Agar Tak Ada Kisruh Lagi, Badan Pangan Nasional, Kementan, dan BPS Sepakat Sinkronisasi Data Beras

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meyakini, data BPS adalah data yang akurat dan dijadikan acuan sepenuhnya oleh Kementan. “Data BPS adalah data yang akurat, kami pedomani secara utuh, saya pastikan faktualisasi data itu sangat clear. Bahwa ada distorsi harga dan kondisi dinamis ini momentum. Kondisi sesaat yang membutuhkan kerja yang sangat kuat diantara pemerintah,” ujarnya.

Terkait sinkronisasi data ini, Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta Badan Pangan Nasional, Kementan, dan BPS menyiapkan satu data neraca beras nasional terintegrasi, memuat data produksi, data konsumsi, stok tahunan, perkiraan panen, dan luas areal tanam untuk 11 komoditas potensial yang ada.

Agar penyusunan tersebut menghasilkan data yang akurat, ia meminta agar menghilangkan kepentingan sektoral yang menjadi penghambat koordinasi lintas kementerian, dan fokus membenahi masalah krusial apalagi beras ini sangat rentan memicu kenaikan harga dan gejolak ekonomi.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI dalam keputusannya meminta Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala BPS, dan Direktur Utama Perum Bulog untuk berkoordinasi dan melakukan penyelarasan serta validasi data kebutuhan, konsumsi, ketersediaan beras, serta komoditas pangan pokok Iainnya dengan fakta di lapangan.

Menurut Arief, untuk melakukan validasi di lapangan tersebut pada Desember ini akan dilakukan survei oleh Badan Pangan Nasional, BPS, Kementan dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengetahui kondisi lapangan mengenai jumlah stok beras yang ada di Indonesia. “Hal ini juga untuk memastikan persiapan pendataan 2023, sehingga diharapkan ada perbaikan kebijakan pangan khususnya beras di tahun selanjutnya,” jelasnya.