Hari Ibu, Sri Mulyani Paparkan Upaya APBN Mewujudkan Kesetaraan Gender

Hari ibu yang dirayakan setiap 22 Desember di Indonesia menjadi momentum untuk merefleksikan relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki di berbagai level dan sektor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan riset yang dilakukan oleh OECD pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa gender gap masih terjadi. Hal tersebut antara lain terlihat dari gaji atau upah yang diterima pekerja perempuan. Tak jarang perempuan pada level yang sama posisinya, menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Menurut World Economic Forum Global Gender Gap Report tahun 2020, untuk menutupi gap ketidaksetaraan gender ini membutuhkan waktu 99,5 tahun.

“Ini terutama karena perempuan memang masih tertinggal dalam partisipasinya di perekonomian dan juga dari sisi politik, pemberdayaan dan pengambilan keputusan secara politik,” ujar Sri Mulyani dalam sebuah webinar dalam rangka hari ibu, Rabu (22/12).

Di Indonesia, kata Sri Mulyani, di kabinet memang sudah ada representasi perempuan sebanyak enam menteri termasuk dirinya. Jumlah keterwakilan perempuan di DPR juga meningkat bahkan kini lembaga legislatif Indonesia ini dipimpin oleh seorang perempuan.

“Namun sebetulnya, secara rata-rata tingkat partisipasi perempuan di dalam angkatan kerja kita itu hanya 54%. Kalau laki-laki 82%. Jadi, jauh di bawah laki-laki,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan ketidaksetaraan gender ini tentu menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mengatasinya. Caranya bagaimana?

Dari sisi Kementerian Keuangan, menurut Sri Mulyani sejak tahun 2000-an, APBN sudah memasukan yang disebut gender responsive budgeting atau penganggaran responsif gender mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan juga tracking belanja negara untuk mendukung kesetaraan gender.

“Kalau kita tidak melihat dengan dimensi gender, belanja negara itu bisa saja menjadi sangat tidak simetri manfaatnya bagi perempuan maupun laki-laki atau bahkan menjadi diskriminatif. Sehingga kita dalam merencanakan, menganggarkan dan kemudian memonitor serta melakukan tracking, dilihat apakah dimensi dari sisi gender itu tetap terjaga,”jelasnya.

Selain penganggaran responsif gender, mulai tahun 2021 ini, tambah Sri Mulyani, di dalam APBN juga sudah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang ditransfer ke daerah untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

“Kementerian keuangan akan terus melakuan dan mendukung pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan dan melindungi mereka melalui instrumen APBN ini. Tidak hanya sekedar memberikan taging tetapi kami akan terus menggunakan instrumen fiskal ini untuk terus memberikan dukungan secara lebih spesifik kepada perempuan dan anak-anak perempuan agar mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan namun juga mendapatkan kesempatan yang sama baik dari sisi kesehatan seperti imunisasi, gizi yang baik, hingga kesempatan untuk sekolah dan pada akhirnya mereka bisa menjadi perempuan yang produktif, sehat dan bisa memberikan kebaikan tidak hanya pada dirinya namun pada keluarga dan pada bangsa kita,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan pengarusutamaan (mainstreaming) gender yang sudah diadopsi Indonesia harus terus dipromosikan. Kebijakan apa pun yang diambil baik di level negara maupun korporasi harus memperhatikan dimensi kesetaraan gender.