Kemenaker Berupaya Percepat Penyaluran BSU kepada Buruh sebagai Bantalan Sosial

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya mempercepat penyaluran bantuan subsidi gaji/upah (BSU) 2022 kepada pekerja/buruh yang membutuhkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bantuan terus dimatangkan pemerintah sehingga BSU yang disalurkan dapat diterima secara cepat, tepat, dan akuntabel.

“Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Rabu (31/8).

Penyaluran BSU, kata Ida, meliputi penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran, pengalokasian dana, menyelesaikan regulasi berupa Permenaker yang terkait dengan penyaluran, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BKN, TNI, dan Polri, agar penyaluran dapat disalurkan tepat sasaran. Kemenaker juga berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terutama yang menyangkut dengan data calon penerima BSU.

Selanjutnya, kata Ida, koordinasi juga dilakukan dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia selaku pihak yang menyalurkan BSU secara teknis. “Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,” ujar Ida.

Lebih lanjut, kata Ida, BSU 2022 merupakan salah satu bentuk bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, BSU bertujuan membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

Ida mengatakan, total anggaran BSU yang akan digelontorkan pemerintah mencapai Rp 9,6 triliun. BSU yang akan diterima para pekerja sebesar Rp 600 ribu.

“Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global,” ujar Ida.

Sebelumnya, pemerintah melakukan langkah strategis untuk meredam dampak kenaikan harga terutama pangan dan energi akhir-akhir ini dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat senilai Rp 24,17 triliun. Pemberian bantuan sosial ini ada yang berupa bantuan langsung tunai dan ada juga dalam bentuk subsidi sektor transportasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total bantalan sosial yang ditetapkan Presiden Jokowi untuk dieksekusi pada pekan ini mencapai Rp 24,17 triliun. Jumlah ini diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat, bahkan bisa mengurangi kemiskinan.

“Jadi, kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang hari-hari ini dihadapkan pada tekanan kenaikan harga,” ujar Sri Mulyani.