KSP Bertugas Mengelola Strategi Komunikasi Pemerintah untuk Cegah Hoaks

Kantor Staf Presiden (KSP) bertugas mengelola komunikasi dan informasi di lingkungan lemabaga kepresidenan. Karena itu ada 3 tugas dan fungsi KSP berkaitan dengan itu yakni pengelolaan isu strategis; pengelolaan komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan; dan pengelolaan komunikasi politik dan diseminasi informasi.

“Kita punya banyak tantangan dalam hal komunikasi yang secara serius harus dicari cara untuk memitigasinya. Kita sadar menghadapi keadaan di mana terjadinya perkembangan isu yang sangat cepat,” kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro dalam sambutannya di acara “Indonesian PR Landscape” yang digelar The Iconomics, Jumat (18/12).

Juri mengatakan, di samping cepatnya perkembangan isu, tantangan lainnya yang muncul dalam hal komunikasi di era sekarang adalah membanjirnya beragam isu dari waktu ke waktu. Saking seriusnya tantangan tersebut, maka pemerintah harus pula mengimbangi derasnya informasi yang mengalir kepada publik.

Selanjutnya, kata Juri, tantangan berkomunikasi ini juga datang dari media massa arus utama yang sekarang mengusung politik klik bait dan pelintiran narasi. Ada banyak media massa arus utama yang mengejar judul klik bait dengan mengabaikan substansi dan kode etik jurnalisitik.

“Ini menjadi tantangan karena mempengaruhi persepsi publik. Apalagi yang muncul adalah persepsi negatif yang sebenarnya tidak seperti itu,” kata Juri.

Dari sisi media sosial, kata Juri, tantangan itu lebih berat lagi. Pasalnya, masyarakat saat ini justru menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi. Itu sebabnya, KSP serius dalam menanggapi fenomena tersebut.

KSP, kata Juri, bekerja mengawal narasi pemerintah. Tujuannya untuk mendapatkan respons positif atas apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Juga untuk membangun kepercayaan dan legitimasi pemerintah. Selain itu, tujuan lainnya untuk mewujudkan stabilitas sosial dan politik.

Alat yang digunakan KSP dalam mengeloka strategi komunikasi, kata Juri, adalah menyusun agenda setting. Yang dirancang agendanya adalah memberikan informasi kenegaraan yang positif kepada publik sehingga informasi yang tidak sehat seperti hoaks bisa dicegah.

“Kami juga gunakan alat daily briefing untuk mengawal isu harian  dan panduan untuk pemerintah dalam menyampaikan kepada masyarakat dan siapa yang harus menyampaikan. Terakhir, ada weekly brifieng. Menyusun materi komunikasi secara mingguan untuk kementerian/lembaga terutama di masa Covid-19,” kata Juri.