OJK Dukung Inisiatif Pembiayaan UMKM oleh Pemerintah Daerah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung berbagai inisiatif skema pembiayaan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan akses masyarakat pada sektor keuangan.

“Pembiayaan merupakan salah satu aspek. Kami yakin dengan program pemerintah [pusat] saja tidak cukup. Sehingga kami menyambut baik, inisiatif dari Pemda kalau ada skema-skema kredit yang lebih kepada sosial tentunya. Social financing, melalui berbagai lembaga keuangan di daerah. Kami mendukung dan diteruskan,” ujar Ketua Dewan Komisior OJK, Wimboh Santoso pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2021, Kamis (16/12).

Wimboh mengatakan ada beberapa daerah yang sudah membuat program pembiayaan yang disebit pinjaman melawan rentenir. Ada juga daerah yang membuat progam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam klaster. “Silakan. Kita dorong habis-habisan,” ujar Wimboh.

OJK, tambahnya, siap memberikan pendampingan bila ada kesulitan dalam pelaksanaan program insiatif tersebut. “Tolong disampaikan kepada kami di OJK baik melalui tim TPAKD di daerah maupun langsung ke Jakarta,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi ini, Wimboh juga menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan akses masyarakat pada sektor keuangan. Menurutnya, program-program pemerintah pusat dan OJK dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sektor keuangan tidak ada artinya kalau tidak bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Jakarta.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi ini, dan tentunya beberapa hal kedepan yang menjadi perhatian kita untuk meningkatkan peran sektor keuangan ini lebih bermanfaat lagi kepada masyarakat,” ujar Wimboh.

Agenda bersama di sektor keuangan adalah meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Saat ini indeks inklusi keuangan Indonesia sebesar 76% dan ditargetkan akan mencapai 90% pada tahun 2024. Sementara tingkat literasi keuangan masih rendah yaitu 38%.

“Ini akan kita lakukan program-program yang lebih masif sehingga masyarakat nanti bisa literate, bisa lebih paham dan lebih tahu bagaimana memaanfaatkan kehadiran sektor keuangan dan melindungi dirinya sendiri,” ujar Wimboh.