Pemerintah Dianjurkan Perlu Tambah Bansos ke Masyarakat Kelas Menengah

Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan penambahan bantuan untuk kelompok masyarakat kelas menengah. Apalagi kelompok masyarakat kelas menengah ini memiliki andil cukup signifikan terhadap konsumsi rumah tangga yang merupakan 56,5% dari konsumsi negara.

“Sekitar 56,6% konsumsi kita adalah konsumsi rumah tangga, sementara konsumsi pemerintah hanya 9%. Jadi dorongan pemerintah sebesar apapun, seberapa kuat akan mendorong kita?” kata anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat menghadiri acara diskusi secara daring, Selasa (25/8).

Misbakhun mengatakan, secara umum, pemerintah sudah sejak lama memberikan bantuan sosial kepada kelompok miskin dan kelas bawah serta ditingkatkan setelah merebaknya pandemi Covid-19. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan penambahan bansos kepada kelompok tersebut mampu menahan laju turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Itu menjadi penting, kata Misbakhun, karena bansos tidak diarahkan kepada tulang punggung perekonomian yang disebut kelompok kelas menengah. Ini untuk kelas menengah di luar aparatur sipil negara (ASN).

“Kalau untuk ASN, pemerintah bisa menurunkan gaji ke-13. Tapi kalau yang swasta bagaimana? Saya belum melihat ada bantuan bagi mereka. Kalau di AS bagi SMEs (UMKM) ada yang namanya paycheck payment program, di kita belum ada,” kata Misbakhun.

Karena itu, kata Misbakhun, pihaknya menganjurkan pemerintah untuk memberikan tambahan bantuan kepada kelompok masyarakat menengah agar dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan menjadi penopang pemulihan perekonomian.

“Untuk itu saya mengusulkan pemerintah untuk membuat formulasi baru terhadap stimulus kelompok ini. Kalau tidak maka konsumsi rt dari kelompok kelas menengah ini akan tergerus,” katanya.