Setoran Dividen dan Pajak BUMN ke Kas Negara Dinilai Belum Ideal

Sumbangan badan usaha milik negara (BUMN) dalam bentuk dividen dan pajak kepada negara dinilai belum cukup ideal. Apalagi dari 142 BUMN, mayoritas justru mengalami kerugian.

“Saya mengapresiasi BUMN yang sudah setor dividen ke kas negara sebanyak Rp 377,8 triliun dan penerimaan pajak BUMN Selama 2010 hingga 2019 sebesar Rp 1.518,7 triliun. Tapi, menurut saya belum ideal dan belum membahagiakan,” kata Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR Nasim Khan dalam keterangan resminya, Rabu (17/2).

Nasim mengatakan, ukuran ideal dan membahagiakan itu apabila 142 BUMN tersebut sudah memberikan pendapatan yang sesuai dengan target dan memberikan pajak yang maksimal. Juga penting memastikan tidak ada lagi perusahaan yang mengalami kerugian.

Pendapatan yang diraih seluruh BUMN hingga akhir November 2019, kata Nasim, mencapai Rp 210 triliun. Dari nilai itu, 75% merupakan kontribusi dari 15 perusahaan BUMN. “Sedangkan perusahaan lain belum optimal (pendapatannya),” ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah perusahaan BUMN yang masih mengalami kerugian pada 2019 antara lain PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Kertas Leces (Persero).

Karena itu, kata Nasim, Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi agar perusahaan milik negara bisa memperoleh hasil yang maksimal. “Kementerian BUMN harus lebih bekerja keras lagi untuk memaksimalkan BUMN-BUMN agar lebih optimal lagi dalam memberikan laba yang lebih banyak lagi ke negara,” kata Nasim.