Author: Petrus Dabu
OJK Terbitkan Surat Edaran Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan teknis atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK 14/2023) dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (SEOJK 12/2023). Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan ...Resmi Melantai di BEI, Harga Saham Multitrend Indo Tbk (BABY) Dibuka Menguat 12,7%
PT Multitrend Indo Tbk (BABY) resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (7/9). Bertengger di Papan Utama, perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran pakaian dan mainan anak ini menjadi emiten ke-65 yang melantai di Bursa pada tahun ini. Pada hari pertama debutnya di lantai Bursa, saham BABY ...Sukses Jalankan Program Internal, SiCepat Ekspres Raih Penghargaan Perhumas PR Excellence Awards 2023
SiCepat Ekspres berhasil meraih penghargaan Perhumas PR Excellence Awards 2023 untuk kategori Internal PR Program tema Environment, Social, and Governance (ESG). SiCepat Ekspres dinilai berhasil menjalankan kampanye komunikasi internal melalui program SiPintar (Sampaikan Aspirasimu dengan Tepat dan Benar. Penghargaan ini diterima secara langsung oleh Rangga Andriana selaku Manager Corporate Communication ...Bank Mandiri Bidik Investasi Pembiayaan Hijau di AIPF 2023
Dalam gelaran ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023, Bank Mandiri membidik kerja sama di bidang keuangan berkelanjutan (sustainable financing). Selain mendorong transisi ekonomi hijau, tangguh dan inklusif, penerapan keuangan berkelanjutan ini juga berperan penting dalam memerangi perubahan iklim. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa langkah Mandiri tersebut sejalan dengan salah satu agenda ...OJK Revisi Aturan Asuransi Kredit, Bakal Ada Pembagian Risiko Antara Kreditur dan Perusahaan Asuransi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapakan Rancangan POJK mengenai asuransi kredit. Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun mengatakan ketentuan mengenai Asuransi Kredit dan Suretyship yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2008 sudah terlalu lama. Ogi mengatakan OJK telah menyampaikan draf awal mengenai POJK asuransi kredit ini ...OJK Masih Butuh Aturan Teknis untuk Penyelenggaraan Bursa Karbon
Hingga awal September ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum menentukan penyelenggara bursa karbon, meski pada Agustus lalu regulator dan pengawas sektor jasa keuangan ini sudah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK Bursa Karbon). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa ...Indonesia Climate Exchange dan Dynamik Technologies Brunei Jalin Kerja Sama Pembentukan Pasar Karbon Regional
Indonesia Climate Exchange (ICX) dan Dynamik Technologies Brunei Darussalam menjalin kerja sama strategis pembentukan pasar karbon regional untuk Borneo Economic Community. Kerja sama ini sejalan dengan rencana besar integrasi ASEAN dalam pengembangan ekonomi hijau dalam 5 pilar ASEAN BAC. Rencana ini menggawangi 3 pilar utama dari 5 pilar prioritas yaitu ...Ditopang Permodalan yang Kuat dan Likuiditas Memadai, OJK Nilai Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor jasa keuangan Indonesia terjaga dan resilien di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global. Stabilitas sektor jasa keuangan domestik ini didukung oleh permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga. Ketua Dewan Komisoner OJK, Mahendra Siregar pada konfereni pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan ...Divestasi Saham BRI dan BNI di BSI, OJK: ‘Belum Tentu Kita akan Mengizinkan’
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum menerima permohonan divestasi saham milik dua bank BUMN di PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. OJK menyatakan akan mempertimbangkan divestasi tersebut setelah nanti permohonan secara resmi sudah diterima. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengatakan sebetulnya rencana divestasi saham BRI dan BNI ...Komisi IV Belum Menyetujui Tambahan Anggaran Badan Pangan Nasional Sebesar Rp841,1 Miliar
Komisi IV DPR RI belum merestui usulan Badan Pangan Nasional untuk menambah anggarannya pada tahun 2024 sebesar Rp841,1 miliar. Komisi yang membidangi pertanian dan peternakan ini masih mempelajari usulan tersebut. “Jadi gini, ini kita baru mendengarkan. Jadi, jangan nanti Badan Pangan ikut di hulu juga dan ikut di tengah. Saya ...
