Menteri BUMN Terus Mendorong Metode Blacklist untuk Bersih-bersih BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menggunakan frase daftar hitam dalam membersihkan perusahaan-perusahaan negara dari anasir negatif, dalam hal ini para koruptor. Erick tidak bekerja sendiri dalam mempersiapkan daftar hitam itu.

Erick mengajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap BUMN yang dituju. Hanya Presiden RI yang dapat mencabut hasil audit BPKP tersebut.

“Saya dorong blacklist. Core value AKHLAK benar-benar harus dijaga. Yang sudah terindikasi korupsi akan di-blacklist. Di audit oleh BPKP, yang bisa mencabut hanya Presiden. Bukan saya (Menteri BUMN) yang mencabut karena nanti terkesan politis,” ujar Erick dalam keterangan resmi.

Mencegah korupsi merupakan langkah yang tepat untuk melindungi hasil kerja BUMN yang kini terus meningkat signifikan.

Erick pun mengingatkan bahwa usahanya dalam menghapus paradigma BUMN itu sarang korupsi atau perusahaan dengan utang besar terus berjalan. Seluruh BUMN diminta berusaha membuktikan bahwa paradigma itu keliru.

Saat ini, Erick sudah membawa BUMN secara keseluruhan mencatatkan peningkatan laba dari Rp124,7 triliun tahun 2021 menjadi Rp155 triliun pada 9 bulan  pertama 2022.

Kontribusi BUMN terhadap negara meningkat Rp68 triliun dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari Rp1.130 triliun pada sebelum Covid-19 menjadi Rp1.198 triliun pada Kuartal III tahun 2022.

Mayoritas BUMN juga sudah jauh meninggalkan zona dominasi utang dalam pengelolaan keuangannya, atau sehat. BUMN telah menurunkan tingkat utang dibanding modal dari 38% mendasi 34%.

“Pada kegiatan usaha biasanya 70% berupa pinjaman atau utang. Kemudian, modalnya 30%. Nah, di BUMN modalnya itu 60% lebih dibandingkan utangnya. Artinya apa, kita sehat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Erick terus mendorong 4 agenda besar di Kementerian BUMN, salah satunya adalah blacklist.

Tiga agenda besarnya adalah pertama, membuat Blueprint 2024-2034. Kedua, adanya omnibus law versi BUMN, yang mana  45 Permen akan diciutkan menjadi 3 Permen saja. Ketiga, melihat kembali kinerja dana pensiun di BUMN.

Erick juga menekankan perlunya dua hal dalam menjalankan BUMN dengan core value AKHLAK. Pertama, adanya kepemimpinan yang kuat. Kedua, adanya sistem atau standar operasional prosedur (SOP).

“Tidak mungkin kepemimpinan tanpa sistem atau SOP,  akan menjadi absolut korup. Begitu juga jika ada sistem tetapi tidak ada kepemimpinan, maka bisnis tidak akan jalan juga, text book, cuma jago buat makalah,” ujar Erick.