Akibat Wabah Corona, Industri Perhotelan di DKI ‘Babak Belur’

Sepinya kunjungan turis asing berdampak besar terhadap industri pariwisata dalam negeri. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata mulai terpengaruh karena pendapatan yang menurun tajam. Ditambah lagi beban untuk karyawan dan kebijakan social distancing makin memperparah kondisi industri pariwisata.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Krishandi mengatakan, okupansi perhotelan saat ini berada di single digit dan diperkirakan berada di bawah 10%. Sebelum wabah virus corona meluas di Jakarta, tingkat okupansi masih berada di 25% hingga 40%.

Penurunan tersebut dinilai karena adanya kebijakan untuk social distancing, pengurangan jam operasi kendaraan umum dan ditambah 17 destinasi wisata di DKI Jakarta ditutup untuk sementara. “Per hari kemarin, itu masuknya bukan persentase lagi, sudah single digit, di bawah 10%,” kata Krishandi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/3).

Krishandi menambahkan, jumlah okupansi tersebut sudah bisa dihitung dengan menggunakan jari, bahkan beberapa general manager (GM) hotel di DKI sudah mulai membiasakan diri dengan membuka 3 lantai hotel dari 10 lantai. “Ya (untuk saat ini) nggak kaget, mereka punya 10 lantai hotel, tapi yang beroperasi hanya 3 lantai, masih bagus 3 lantai yang dibuka, beruntungnya bukan lobi saja itu yang buka,” kata Krishandi.

Krishandi menilai, anjloknya okupansi ini juga mulai berdampak pada ketahanan keuangan perusahaan. Bahkan perusahaan yang bergelut di bidang perhotelan tidak akan bertahan dan akan mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat atau daerah seperti mengeluarkan insentif atau kebijakan yang senilai dengan uang.

“Kalau menurut saya sih enggak (bertahan), sekarang para pengusaha ini pada akhir bulan sedang memikirkan bagaimana bayar gaji para karyawannya, makanya kami lagi minta kepada Pemprov, dari bank kita nggak bisa lari, dari insurance kita juga nggak bisa lari. Bulan depan juga kita harus siapkan THR. Jadi ya ada sesuatulah bagi kami seperti kebijakan atau insentif,” kata Krishandi.