Optimalisasi Transformasi Digital, Pemerintah Siapkan Strategi Nasional Ekonomi Digital

Pemerintah sedang menyiapkan strategi nasional ekonomi digital yang bertujuan untuk mengoptimailisasi upaya akselerasi transformasi digital dan menjawab berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indoensia seperti kebijakan yang tumpang tindih, tingginya kebutuhan akan talenta digital, tingkat literasi digital yang masih rendah, serta pemanfaatan potensi ekonomi digital yang masih belum optimal.

Strategi nasional ini juga akan menjadi kerangka utama serta panduan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia untuk seluruh stakeholder.

Rudy Salahuddin, Deputi Bindang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan berbagai aspek kebijakan dalam ekonomi digital membutuhkan perlakuan yang khusus dan tidak bisa disamakan dengan kebijakan konvensional. Karena itu dibutuhkannya suatu strategi nasional yang dapat menyelaraskan kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan bersama yakni pertumbuhan ekonomi  yang berkelanjutan dan inklusif.

“Kita mengetahui setiap kementerian dan lembaga itu mempunyai kebijakan yang mungkin terkait dengan ekonomi digital. Untuk itu ini harus kita jahit bersama menjadi suatu strategi nasioanl ekonomi digital. Kantor Kemenko Perekonomian saat ini sedang menyusun statregi nasonal ekonomi digital yang mana outline-nya sudah kita susun dan diskusikan. Mulai tahun depan kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk ikut melakukan pembahasan dan pembuatan startegi nasional ekonomi digital ini,” ujar Rudy dalam webinar ‘Ekonomi Digital Pasca Pandemi’, Selasa (15/12).

Strategi nasional ekonomi digital ini, jelas Rudy ditopang oleh empat pilar yaitu talenta digital, riset dan inovasi, infrastruktur fisik dan digital serta regulasi dan kebijakan yang mendukung. Hasil yang diharapkan adalah  memberikan nilai tambah dan mengembangkan kapasitas dari seluruh pelaku bisnis dan masyarakat serta pemerintah untuk tujuan akhir mewujudkan pertumbuah ekonomi yang inklusf dan berkesinambungan.

Strategi nasional ini akan diturunkan menjadi rencana aksi (action plan) baik jangka pendek, menengah maupun panjang. “Kita berharap di masa pandemi ini kita menyiapakan startegi nasional ekonomi digital ini sehingga pasca pandemi nanti ini bisa menjadi acuan dari seluruh stakeholder,” ujarnya.

Rudy mengatakan pandemi Covid-19 merupakan momentum yang baik untuk mengakselerasi transformasi digital menuju less contact economy. Selama pandemi ini prilaku konsumsi masyarakat yang sebelumya memakai cara-cara konvensional kini mulai beralih memanfaatkan teknologi digital untuk belanja. Belanja online pun yang tadinya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersier, saat ini sudah lebih ditujukan untuk membeli kebutuhan primer misalnya produk makanan dan sebagainya. Bahkan saat ini penggunaan e-learning, telemedicine, serta virtul meeting menjadi suatu keniscayaan.

Studi Bain & Company yang berkolaborasi dengan Google dan Temasek tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi negara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara yaitu sebesar US$44 miliar. Bahkan pada tahun 2025 diprekdiksi mampu mencapai US$124 miiliar. Hal ini didukung oleh kontribusi e-commerce Indonesia yang bisa menembus US$32 milir  di tahun ini dan diperkirakan dapat mencapai US$83 milar pada tahun 2025.

Pemerintah sendiri, ungkap Rudy juga bertransformasi ke digital selama pandemi ini. Dalam penyaluran bansos kartu prakerja misalnya, seluruh prosesnya dilakukan secara digital “Kartu prakerja ini adalah aplikasi pertama pemerintah yang end to end menggunakan digital bahkan kita tidak bertemu dengan siapa pun mulai dari kita mendaftar sampai kita menyelesaikan bahkan sampai menerima bantuan sosial. Inovasi-inovasi seperti inilah yang harus kita dorong dan kita lakukan selama pandemi ini bahkan nanti ke depan bisa dijadikan sebagai role model apabila kita mau mendorong aplikasi-aplikasi ini  ke berbagai tempat,” ujarnya.

Rudy mengatakn potensi ekonomi digital di Indonesia masih besar. Dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia dan jumlah pengguna ponsel sebanyak 338 juta atau 124% dari total populasi, merupkan peluang untuk pengembangan ekonomi digital. Selain itu sebagai akibat dari pandemi, tingkat penetarasi internet tahun ini naik, mampu menjangkau hampir 200 juta orang.

Studi yang dilakukan Bain & Company yang berkolaborasi dengan Google dan Temasek juga menyebutkan bahwa selama pandemi jumlah konsumen baru yang memanfaatkan ekonomi digital meningkat 37%. Dari jumlah tersebut 93% diantaranya menyatakan akan tetap memanfaatkan produk ekonomi digital meskipun pandemi telah selesai.