IKN sebagai Simbol Optimistis, DPR Minta Pemerintah Jelaskan Rencana Pembangunan

DPR siap mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap pertama yang targetnya selesai pada 2024. Walau demikian, DPR juga mempertanyakan rencana pemerintah untuk merampungkan pembangunan tahap pertama itu.

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan, pembangunan IKN ini penting karena dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya Indonesia bagian timur. IKN menjadi simbol optimistis yang memberi keyakinan kepada investor.

“Ini akan membangun dampak kepada pembangunan ekonomi di Indonesia timur,” kata Rachmat di Kompleks Parlemen beberapa waktu lalu.

Pembangunan IKN, kata Rachmat, juga dapat memberikan contoh bagi provinsi-provinsi lain dalam mengatur konsep ekonomi hijau. Karena itu, pemerintah harus dapat memanfaatkan momentum pembangunan IKN sebagai bentuk penerapan ekonomi hijau.

“Ini yang mungkin bisa kita jadikan contoh. Kalau Jakarta sudah susah mau bicara ekonomi hijau. Jadi itu yang saya sampaikan,” kata Rachmat.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah menyurati Kementerian Keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan IKN. Pasalnya, program pembangunan IKN tidak masuk dalam rencana anggaran 2022.

Dalam proses pembangunan IKN, kata Basuki, Kementerian PUPR hanya mengerjakan pembangunan yang mencakup prasarana dasar. “Pertama tentang jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor kemenko, kantor sesneg, air baku, drainase yang memang khusus prasarana dasar saja,” kata Basuki.

Secara keseluruhan, anggaran untuk pembangunan IKN mulai dari 2022 hingga 2024 sebesar Rp 43,73 triliun. Sedangkan usulan Kementerian PUPR untuk periode 2022 ini sebesar Rp 5 triliun. Dari jumlah Rp 5 triliun pada 2022, diperkirakan hanya akan terserap sebesar Rp 4,3 triliun, dikarenakan pihak PUPR telah melaksanakan lelang di Cipta Karya, dan terdapat beberapa yang akan baru lelang pada Juni 2022 ini.

“Tapi semua keseluruhan sampai 2024 sekitar Rp 43,73 triliun. Ini sekaligus kesempatan kami menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Ini juga baru disiapkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA),” tutur Basuki