Komisi I Nilai Serangan PDN Pengingat Pentingnya Perkuat Sistem Keamanan Siber

Komisi I DPR mendesak pemerintah memperkuat sistem keamanan siber Pusat Data Nasional (PDN) yang diduga mengalami peretasan sehingga mengganggu beberapa layanan seperti masalah keimigrasian. Ditambah pula soal sistem keamanan siber itu tidak sekadar teknologi, namun pemahaman dari berbagai pemangku kepentingan.

“Siber security kita harus ditingkatkan, betapa bahanya serangan dan kebetulan ini adalah serangan, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik,” kata Ketua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Meutya mengatakan, dengan adanya serangan siber ini, maka perlu membangun sistem siber security yang jauh lebih baik di masa mendatang. Tetapi, Komisi I tidak mau menyalahkan siapapun atas persoalan ini dan hanya sebagai pengingat betapa pentingnya keamanan siber untuk masa mendatang.

“Semua lembaga penuh meningkatkan keamanannya terutama yang menghimpun data, karena kita nggak mau kalau ada serangan, maka sistem down, maka layanan terganggu,” kata Meutya.

Atas serangan ini, kata Meutya, maka layanan terhadap masyarakat menjadi terganggu dan tentu saja tidak ada yang mau demikian.  “Ketika ada serangan sistem down itu satu, layanan akan terganggu. yang kedua juga potensi kebocoran data,” kata Meutya.

Untuk diketahui, beberapa hari terakhir, layanan keimigrasian di seluruh bandara internasional Indonesia mengalami masalah karena gangguan pada server PDN Kominfo. Dengan waktu pemulihan yang lama, para ahli IT mencurigai bahwa gangguan ini disebabkan serangan siber ransomware.

Karena serangan tersebut, akhirnya menyebabkan antrean panjang dalam hal pemeriksaan imigrasi di bandara. Karena gangguan tersebut, pemeriksaan imigrasi dilakukan secara manual, bahkan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menambah 100 personel di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mengatasinya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkap, pemerintah terus memperbaiki dan mendalami permasalahan terkait gangguan pada sistem PDN yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan antisipasi agar gangguan tidak terjadi kembali dan data pemerintah maupun masyarakat pun terlindungi.