Komisi VI Usulkan Rapat Gabungan Bahas Sisa Vaksin Gotong Royong dan Obat

Komisi VI DPR mengusulkan untuk mengadakan rapat gabungan untuk membahas sisa 3,2 juta vaksin Sinopharm yang bagian dari vaksin Gotong Royong dan sisa obat yang akan kedaluwarsa pada 2023 ini. Rapat gabungan itu akan melibatkan, Komisi VI, Komisi IX, Komisi III, PT Bio Farma (Persero), Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN.

“Ini uang menguap kalau tidak diselesaikan ini,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).

Sarmuji mengatakan, pihaknya meminta holding BUMN farmasi terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai layanan kesehatan khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. Juga memperhatikan kebijakan pemerintah soal tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam industri farmasi.

“Serta terus melakukan inovasi teknologi farmasi demi mencapai kemandirian bahan baku industri farmasi nasional,” kata Sarmuji.

Selanjutnya, kata Sarmuji, Komisi VI mendorong holding BUMN farmasi untuk menata strategic roadmap dengan mengedepankan sinergitas antar-perusahaan negara. Juga dengan para pemangku kepentingan dalam rangka memperluas market share secara nasional, regional, dan global, serta meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan hingga pendapatan negara.

“Meminta Bio Farma memperhatikan keberlanjutan dan keberlangsungan serta memperjelas arah pengembangan Inuki sebagai sebuah BUMN farmasi,” tutur Sarmuji.

Sementara itu, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mewakili holding BUMN farmasi mengatakan, pihaknya berupaya melakukan strategi dan langkah-langkah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Terima kasih pimpinan, bapak-ibu anggota, atas semua dukungan dari Komisi VI terhadap holding farmasi. Kami berkomitmen untuk melakukan transformasi tidak hanya untuk penyehatan perusahaan, tapi juga memberikan value kesejahteraan, dan nilai kesehatan bagi masyarakat Indonesia,” kata Honesti.