PPATK Analisis dan Periksa Informasi Nama Menteri yang Ada di Pandora Papers

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang menganalisis dan memeriksa nama menteri dari Indonesia yang disebut dalam dokumen Pandora Papers. Hasilnya akan bergantung kepada analisis dan pemeriksaan atas dokumen itu.

“Jadi kita tidak akan fokus apakah seseorang yang kita teliti itu pejabat atau bukan, siapapun orang Indonesia yang masuk ke dalam list itu akan menjadi perhatian PPATK. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Bisa saya katakan bahwa hasil analisis dan pemeriksaan kita belum selesai, masih dalam proses,” kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae lewat saluran YouTube lembaga itu beberapa waktu lalu.

Dian mengatakan, pihaknya melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan penegak hukum. PPATK nanti akan membuat hasil analisis dan pemeriksaan yang selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“DJP itu adalah salah satu aparat penegak hukum dalam konteks pencucian uang. Kalau ditemukan pidana lain, tentu ada aparat penegak hukum lain,” ujar Dian.

Sebelum membuat kesimpulan, kata Dian, PPATK terlebih dahulu mengklasifikasikan jenis informasi yang diperolehnya. Sebab, terdapat beberapa jenis informasi yang masuk ke dalam PPATK seperti structure information atau informasi yang datang dari lembaga resmi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selanjutnya, kata Dian, informasi yang diperoleh dari kategori unstructure atau tidak terstruktur. Dokumen Pandora Papers termasuk dalam kategori informasi yang didapatkan secara tidak terstruktur.

“Tidak terstruktur itu bisa datang dari masyarakat, termasuk seperti ini (Pandora Papers) kalau ada kebocoran-kebocoran tertentu misalnya, apakah ini bermanfaat atau tidak untuk kegiatan intelijen keuangan, itu yang akan kita lihat,” ujar Dian.

Setelah mendalami jenis informasi itu, kata Dian, PPATK selanjutnya akan mempertimbangkan langkah untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari hasil analisis dan pendalaman. “Kalau itu memang ternyata betul ada sesuatu bermanfaat tentu kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Tetapi kalau tidak tentu saja ini kita tidak akan tindak lanjuti,” ujar Dian.

Sebelumnya, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) merilis Pandora Papers atau laporan skandal pajak terbesar dunia pada 3 Oktober lalu. Dalam laporan 11,9 juta dokumen dari 14 perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia tersebut setidaknya memuat nama 35 pemimpin negara dan ratusan pejabat hingga artis dunia.

Dua di antaranya merupakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam laporan itu Luhut disebut sempat menjabat di salah satu perusahaan cangkang yang terdaftar di Panama.