Soal Larangan Ekspor Batubara, Ini Pendapat 9 Fraksi di DPR

Fraksi PKB
Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKB Ratna Juwita mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor batubara. Jika melihat data pada periode 2021, terlihat realisasi DMO, kurang dari 50% dari target yang ditentukan.

“Sesuai arahan ketua umum PKB, sikap Fraksi PKB jelas mendukung pelarangan ekspor batubara ini. Sudah sepatutnya pemerintah memastikan kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu,” kata Ratna, Rabu (5/1).

Fraksi PAN
Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi PAN Eddy Soeparno mendukung kebijakan pemerintah untuk menghentikan ekspor batubara sementara. Dengan hadirnya keputusan tersebut, maka pemerintah perlu memberikan sanksi kepada para pengusaha yang masih melakukan ekspor secara sembunyi-sembunyi serta untuk pelaku usaha yang tidak patuh terhadap pemenuhan kewajiban DMO.

“Mendukung larangan sementara ekspor batubara, karena kita wajib mendahulukan kepentingan nasional agar pasokan listrik tersedia. Beri sanksi tegas kepada mereka yang tidak memenuhi DMO atau masih sembunyi-sembunyi melakukan ekspor,” kata Eddy, Rabu (5/1).

Fraksi PKS
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, kebijakan larangan ekspor yang dilakukan pemerintah semestinya dapat disertai dengan penegakan aturan DMO. Pemerintah diminta untuk memperketat aturan agar pelarangan batubara dapat dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Kebijakan ini sudah sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) di mana komoditas energi, seperti batubara, tidak dianggap sebagai komoditas ekonomi yang diperdagangkan untuk meningkatkan devisa negara, namun lebih pada komoditas untuk menunjang pembangunan nasional dengan berbagai multiplier effect-nya. Karena itu pemerintah harus konsisten, tegas dan adil. Jangan hanya gertak sambal dan loyo dalam aspek pengawasan di lapangan,” kata Mulyanto, Senin (3/1).