Tag: DPR
Mengapa UU Ciptaker Masih Bisa Sanksi Nelayan Sekitar Rp 772 Juta? Ini Jawaban KKP
Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty menyoal tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberi sanksi administratif terhadap nelayan senilai Rp 772 ...Anggota Komisi IX Ini Kecewa ke IDI karena Pecat Terawan, Ini Alasannya
Keputusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat dr. Terawan Agus Putranto menuai kekecewaan dari berbagai kalangan termasuk anggota Komisi IX DPR. Seharusnya IDI ...Komisi IV Minta Kementan Lakukan Beberapa Hal, Ini Daftarnya
Komisi IV DPR mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menugaskan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia. Apalagi ...Komisi V Desak Kemenhub Tindaklanjuti Seluruh Rekomendasi BPK untuk Pertahankan WTP
Komisi V DPR mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menindaklanjuti seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I. Langkah-langkah preventif ...Wakil Ketua Komisi IV: BLT Minyak Goreng Tidak Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Ermarini menilai kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Pasalnya, namanya ...Naiknya Harga Sejumlah Komoditas Disebut Memukul Daya Beli Rakyat
Kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi telah membawa dampak luas kepada rakyat Indonesia khususnya kalangan menengah ke bawah. Kenaikan harga ...Anggota Komisi II Cecar Pemerintah soal Apdesi, Masa Jabatan dan 3 Periode Jokowi
Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus mempertanyakan peran Kementerian Sekretariat Negara terkait dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terhadap Presiden Joko ...Anggota Komisi VI: BLT Minyak Goreng Sudah Tepat dan Perlu Diawasi Penyalurannya
Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono menilai kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat sudah tepat. ...Anggota Komisi VI Nilai Kenaikan Pertamax Wajar Asal Rakyat Kecil Tetap Disubsidi
Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) wajar ...Pemerintah Dinilai Langgar Konstitusi karena Serahkan Komoditas ke Mekanisme Pasar
Pemerintah dinilai telah melanggar konstitusi karena tidak mampu mengendalikan harga berbagai kebutuhan masyarakat yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Apalagi fluktuasi harga yang ...
