Tag: KPU
Tanggapi Putusan PN Jakpus, PDI Perjuangan Tegas Dukung KPU Lanjutkan Pemilu 2024
PDI Perjuangan menanggapi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang di antaranya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pemilihan umum (pemilu) ...Anggota Komisi II Ini Nilai PN Jakpus Tak Berwenang Tunda Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal penundaan pemilihan umum (pemilu) tidak bisa menghentikan ...KPU Banding atas Putusan PN Jakpus yang Nyatakan Tunda Pemilu hingga 2025
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022 terkait dengan gugatan perdata Partai Prima pada ...Rancangan Peraturan KPU soal Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPR/DPRD Disetujui
Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ...Permintaan Maaf Ketua KPU dan Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka
Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan teknis Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 ...Soal Pernyataan Sistem Proporsional Tertutup Jadi Polemik, Begini Penjelasan Ketua KPU
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menjelaskan duduk persoalan pernyataannya yang menimbulkan kontroversi belakangan ini, khususnya terkait sistem proporsional tertutup. Hasyim ...Penyelenggara Pemilu Diminta Tidak Timbulkan Polemik, Rakyat Butuh Kepastian
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta penyelenggara pemilihan umum (pemilu) bisa bekerja dengan baik dan profesional sesuai tugas serta fungsinya. ...Tidak Hadir Dalam Pertemuan 8 Partai, Gerindra Pasti Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Partai Gerindra dipastikan menolak sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup walau tidak hadir dalam pertemuan ketua umum 8 partai yang ada di ...8 Fraksi Siap Kawal Sistem Proporsional Terbuka, Tinggalkan PDI Perjuangan Sendiri
Mayoritas fraksi di DPR menolak wacana sistem proporsional tertutup dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang (UU) tentang ...Ketum PBNU: Sistem Proporsional Tertutup Mengarah ke Sistem Demokrasi Terpimpin
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai sistem proporsional tertutup dapat mengurangi hak pemilih dalam menentukan secara langsung calon legislatif (caleg). Dengan menggunakan ...
