Tag: UU
Buntut Putusan MK, DPR dan Pemerintah Setujui RUU PPP Menjadi UU
DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi UU. Keputusan tersebut ...Partai Buruh Desak DPR agar Tidak Sahkan Revisi RUU PPP untuk Legitimasi UU Cipta Kerja
Partai Buruh bersama gerakan buruh Indonesia mendesak DPR agar tidak mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ...Ketua DPR: Pemerintah Perlu Segera Terbitkan Aturan Pelaksana UU TPKS
Ketua DPR Puan Maharani menyebut pemerintah sebaiknya segera menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) setelah resmi diundangkan ...IKN Hadapi Risiko dan Krisis Pertahanan, Berikut Ini Kajian dari Lemhannas
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyebut ada beberapa risiko dan krisis pertahanan yang akan dihadapi Ibu Kota Nusantara (IKN). Lemhannas menyusun kajian sebagai ...Disomasi Ade Armando, Anggota Fraksi PAN Disebut Punya Hak Imunitas
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman menilai twit Eddy Soeparno anggota Fraksi PAN terkait pegiat media sosial Ade Armando dilindungi ...Setelah Penantian Panjang, RUU TPKS Disetujui Jadi UU
Setelah melewati pembahasan panjang, DPR dan pemerintah akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan menjadi UU. Persetujuan itu ...Mengapa UU Ciptaker Masih Bisa Sanksi Nelayan Sekitar Rp 772 Juta? Ini Jawaban KKP
Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty menyoal tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberi sanksi administratif terhadap nelayan senilai Rp 772 ...Massa Buruh KSPSI Tuntut Batalkan UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Wakil Ketua DPR
Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) menggelar demonstrasi di depan gedung MPR/DPR pada Rabu (23/3) ini. Dalam tuntutannya, massa buruh ...Anggota Komisi XI: OJK Tidak Punya Dasar Hukum Larang Perbankan Fasilitasi Kripto
Anggota Komisi XI DPR, Wihadi Wiyanto menuding Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak punya dasar hukum melarang perbankan memfasilitasi perdagangan kripto. Merujuk kepada ...Kunjungi IKN Baru, Puan Maharani Sebut DPR Siap Kawal Pembangunannya
DPR siap mengawal proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Dalam rangka hal tersebut, Ketua DPR Puan Maharani pun ...
