UMKM Jangan Menjadi Bank Gratis bagi Pembeli Besar

Oleh: Dr. Ir. Aceng Abdul Hamid, S.T., M.M.)*
0
21

Usaha kecil bisa memenangkan pesanan, menyerahkan barang tepat waktu, lalu kesulitan membayar pekerjanya. Keadaan itu dapat terjadi ketika pembeli melewati tanggal pembayaran yang disepakati. Untuk melanjutkan produksi, pemasok terpaksa mencari pinjaman. Pekerjaan sudah selesai, tetapi biaya menunggu uang masih harus ditanggungnya.

Persoalan ini layak masuk dalam pembicaraan mengenai akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kita perlu memperluas kesempatan memperoleh modal sekaligus memeriksa mengapa tambahan modal itu dibutuhkan. Pinjaman untuk membeli mesin memiliki fungsi berbeda dari pinjaman yang terpaksa diambil karena pelanggan belum membayar tagihan jatuh tempo.

Dalam siaran pers yang dipublikasikan pada 7 Oktober 2026, Otoritas Jasa Keuangan menyebut total pembiayaan UMKM hingga Juli 2026 mencapai Rp1.949 triliun, tumbuh 3,09% secara tahunan. Pada 6 Oktober, OJK juga meluncurkan Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM Semester I 2026 untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.

Angka tersebut menunjukkan besarnya pembiayaan yang menjangkau UMKM. Angka itu belum menjelaskan seberapa banyak kebutuhan pinjaman muncul akibat tagihan yang terlambat dibayar. Untuk menilai persoalan tersebut, diperlukan data tersendiri tentang hubungan dagang pemasok dan pembelinya. Meski demikian, perusahaan dapat mulai membenahi perilaku pembayarannya tanpa menunggu tersedianya survei nasional mengenai hal itu.

Biaya menunggu pembayaran

Sebagai ilustrasi, sebuah pemasok mengeluarkan Rp85 juta untuk menyelesaikan pesanan senilai Rp100 juta. Pembayaran disepakati 30 hari setelah tagihan lengkap diterima, tetapi baru dilakukan pada hari ke-60. Jika pemasok perlu meminjam Rp85 juta selama tambahan 30 hari dengan bunga sederhana hipotetis 12% setahun, tambahan bunganya Rp850 ribu, menggunakan dasar perhitungan 360 hari. Biaya lain belum diperhitungkan.

Baca Juga :   Inilah Harapan Menko Perekonomian kepada BPR dan BPRS

Pemasok memperoleh selisih penjualan dan biaya sebesar Rp15 juta sebelum beban lainnya. Tambahan bunga tadi setara sekitar 5,7% dari selisih tersebut. Ini bukan gambaran tarif pasar atau hasil survei. Ilustrasi ini memperlihatkan bagaimana keterlambatan satu bulan dapat menekan hasil usaha, meskipun harga jual dan volume pesanan tidak berubah.

Bagi pembeli besar, menunda pembayaran mungkin terlihat sebagai perbaikan kas jangka pendek. Di sisi pemasok, penundaan itu dapat berarti biaya pinjaman, pembelian bahan baku yang tertahan, atau berkurangnya kemampuan menerima pesanan berikutnya. Perusahaan akhirnya berisiko kehilangan pemasok yang sebenarnya mampu menghasilkan barang dengan baik.

Istilah bank gratis menggambarkan pemindahan beban tersebut. Pemasok memberikan waktu tambahan kepada pembeli setelah memenuhi kewajibannya, tanpa kepastian imbalan atas biaya pendanaan yang harus ditanggung. Praktik semacam ini patut dievaluasi sebagai keputusan bisnis yang memengaruhi kesehatan rantai pasok.

Periksa sejak barang diterima

Pembenahan dapat dimulai dari pencatatan sederhana. Perusahaan perlu mengetahui tanggal barang diterima, tanggal kelengkapan tagihan disetujui, jatuh tempo kontraktual, dan tanggal uang benar-benar dibayarkan. Membandingkan keempatnya membantu memisahkan waktu verifikasi yang wajar dari keterlambatan yang sebenarnya dapat dihindari.

Pengukuran juga perlu menangkap tagihan yang lama tertahan sebelum dinyatakan lengkap. Jika hitungan baru dimulai setelah persetujuan internal selesai, perusahaan bisa terlihat selalu membayar tepat waktu sementara pemasok menunggu berminggu-minggu sejak penyerahan barang. Waktu pemeriksaan dokumen karena itu perlu dipantau bersama waktu pembayaran.

Baca Juga :   Kementerian BUMN Mendorong Milenial untuk Berwirausaha, Pegadaian Mendukung

Kelengkapan dokumen tentu tetap penting. Pemasok perlu memenuhi syarat faktur dan bukti serah terima. Sebaliknya, pembeli perlu memberikan daftar persyaratan sejak awal, menyampaikan kekurangan dokumen secara jelas, serta menyediakan petugas yang dapat menyelesaikan perbedaan data. Pergantian syarat administratif di tengah proses akan menyulitkan kedua pihak.

Untuk sengketa atas sebagian pesanan, kontrak dapat mengatur pembayaran bagian yang sudah diterima dan tidak diperselisihkan. Penerapannya harus sesuai kesepakatan para pihak dan tetap memungkinkan pemeriksaan atas dugaan kecurangan. Dengan demikian, masalah pada satu bagian tagihan tidak otomatis menahan seluruh hak pemasok.

Direksi perlu melihat datanya

Perusahaan dapat mencoba perbaikan selama 90 hari pada kelompok pemasok UMKM. Indikatornya mencakup persentase tagihan yang dibayar sesuai jatuh tempo, lama verifikasi dokumen, dan jumlah tagihan yang melewati tenggat lebih dari 30 hari. Hasil sebaiknya dilihat menurut jumlah tagihan maupun nilainya, agar transaksi kecil tidak hilang di balik pembayaran besar yang lancar.

Data ini perlu dibahas bersama oleh bagian pengadaan, keuangan, dan unit pengguna barang. Pembelian dengan harga rendah belum tentu menguntungkan apabila pemasok menaikkan harga berikutnya untuk menutup biaya menunggu atau berhenti memasok. Disiplin pembayaran membantu perusahaan mempertahankan mitra yang andal dan memperoleh kepastian produksi.

Baca Juga :   Pertumbuhan Jumlah Rekening dan Nominal Simpanan di Perbankan Masih Positif

Pembiayaan rantai pasok tetap dapat membantu pemasok menerima uang lebih awal. Namun, pilihan itu perlu sukarela, dengan biaya yang terbuka dan tanggal pembayaran pembeli yang jelas. Pemasok tidak semestinya harus membeli layanan percepatan pencairan untuk memperoleh pembayaran yang sudah jatuh tempo. Pembiayaan akan lebih bermanfaat ketika mendukung transaksi yang sehat dan memberi pilihan tambahan.

Pemasok juga perlu menilai kualitas pembelinya. Riwayat pembayaran, kesediaan memberikan uang muka, dan kejelasan penerimaan barang patut diperhitungkan sebelum menyanggupi pesanan besar. Penjualan yang bertambah dapat menguras modal apabila seluruh biaya produksi harus dikeluarkan jauh sebelum pembayaran diterima.

Agenda pemberdayaan UMKM memerlukan komitmen dari kedua sisi meja transaksi. Lembaga keuangan memperbaiki akses modal, sedangkan pembeli menjaga agar uang hasil penjualan tiba sesuai kesepakatan. Bagi perusahaan besar, membayar pemasok tepat waktu merupakan cara langsung untuk membantu usaha kecil tumbuh. Dukungan itu dimulai dari pelunasan tagihan yang sudah menjadi hak mereka.

)* Penulis adalah praktisi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics