Intip yang akan Dikerjakan Wakil Menko Perekonomian, Dradjad Wibowo

Pemerintah siap menyelesaikan hambatan-hambatan yang dialami sektor swasta. Pemerintah meyakini peran sektor swasta dalam investasi dan kegiatan usaha sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dradjad Hari Wibowo menegaskan pentingnya memperkuat peran sektor swasta di samping peran Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan berbagai instrumen lainnya. Penguatan peran swasta dilakukan dengan mengurangi berbagai hambatan yang masih dihadapi dunia usaha, baik dalam investasi maupun operasional. Hambatan tersebut mencakup aspek perizinan, ketidaksinkronan kebijakan, maupun koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Nah, swasta ini banyak terhalang oleh berbagai bottlenecks, berbagai hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu sudah kita identifikasi. Nah, juga saya sekarang membantu Pak Menko Airlangga untuk supaya hambatan-hambatan bagi swasta, baik untuk investasi, baik untuk operasi mereka, itu bisa kita kurangi. Entah itu hambatan perizinan, entah itu hambatan ketidaksinkronan kebijakan, dan sebagainya. Ini yang kita identifikasi. Kemudian sektor-sektornya juga sudah kita identifikasikan,” kata Wamenko Dradjad dalam keterangannya.

Selain mendorong investasi dan aktivitas dunia usaha, Pemerintah juga mengidentifikasi sejumlah sektor yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru, diantaranya pariwisata dan industri pengolahan. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pemanfaatan berbagai instrumen, mulai dari stimulus, standardisasi, hingga statistik, untuk memperkuat basis pengambilan kebijakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Wamenko Dradjad juga menekankan bahwa penguatan pertumbuhan ekonomi perlu berjalan secara inklusif dengan memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat pada desil rendah dan menengah. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui akses pembiayaan, tetapi juga diperkuat dengan pendampingan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha berbasis kelompok.

“Salah satu tugas saya itu mendorong ekonomi rakyat di desil-desil rendah dan menengah. Jadi, masyarakat yang kurang beruntung, itu kita dorong bukan hanya dengan kredit murah saja, tapi kita tambah dengan pemberdayaan dan juga kita tambah dengan usaha kelompok,” kata Wamenko Dradjad.

Salah satu upaya yang akan diperluas yakni akses pembiayaan bagi masyarakat, termasuk melalui program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Pemerintah juga akan memperkuat pendampingan agar pembiayaan yang diterima masyarakat dapat berkembang menjadi kegiatan usaha produktif dan menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan. Potensi pemberdayaan ekonomi pada kelompok masyarakat ini sangat besar karena mencakup puluhan juta masyarakat yang dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonominya.

Selain aspek teknokratis, Wamenko Dradjad juga akan membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang membutuhkan komunikasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Berbagai kendala, seperti perbedaan pandangan antarkementerian/lembaga maupun dengan Pemerintah Daerah, akan diidentifikasi dan dikoordinasikan penyelesaiannya.

“Kemenko Perekonomian itu selain yang sifatnya teknokratis, itu memang banyak hal-hal ekonomi yang sifatnya adalah terkait dengan politis. Nah, ini juga saya akan membantu Pak Menko untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang sifatnya politis,” kata Wamenko Dradjad.