Cegah ‘Hanky-Panky’ si APH, Komisi III DPR RI Minta RUU Perampasan Aset Tak Disalahgunakan

Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus menjadi instrumen pemberantasan korupsi yang murni, bukan justru menjadi celah bagi aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

​Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mewanti-wanti agar regulasi ini tidak dirancang untuk memfasilitasi perilaku tidak jujur atau “hanky-panky“.

Politikus Partai NasDem ini pun menekankan pentingnya pengawasan internal di tubuh APH guna mencegah penyimpangan asas praduga tak bersalah.

​”Kita semua pasti ingin UU Perampasan Aset ini menjadi cara untuk ‘menghajar’ para koruptor. Namun, jangan sampai undang-undang ini justru disiasati untuk kepentingan lain,” ujar Sahroni saat rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/04/2026).

​Senada dengan Sahroni, Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono menyoroti pentingnya akurasi dalam penetapan aset yang akan dirampas.

Dia pun menegaskan bahwa negara hanya berhak merampas aset yang terbukti merupakan hasil tindak pidana.

​Bimantoro menggarisbawahi dua poin krusial dalam penyusunan naskah RUU. “Jangan sampai hak warga negara terenggut hanya karena opini publik yang terburu-buru, padahal aset tersebut bukan berasal dari kejahatan,” jelasnya dalam rapat.

Kemudian, kata dia, perlunya sistem pengembalian aset jika tidak terbukti terkait pidana.

​”Seringkali aset sudah dicap buruk oleh masyarakat sebelum ada putusan. Jika terbukti bukan hasil pidana, aset tersebut menjadi sulit dijual karena stigma. Mekanisme pengembaliannya harus diatur jelas agar tidak merugikan pemilik sah,” jelas Bimantoro.