Karhutla ‘Renggut’ Nyawa, Waka Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan dan Triase

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini meminta pemerintah untuk meningkatkan program pelayanan kesehatan menyusul kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih buruk di sejumlah wilayah. Juga mendorong fasilitas kesehatan memaksimalkan triase bagi korban dampak kabut asap Karhutla.

“Kabut asap yang berkepanjangan memerlukan penanganan kesehatan yang mengikuti lama dan tingkat paparan masyarakat,” kata Yahya Zaini pada Senin (12/10).

“Pemerintah perlu mengenali warga yang terus terpapar, menyediakan pertolongan sejak awal, dan menjaga kesinambungan perawatan bagi mereka yang kondisinya memburuk,” kata Yahya.

Adapun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada sekitar 175 ribu warga terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat Karhutla dari Agustus hingga 21 September 2026.

Data tersebut berasal dari 7 provinsi prioritas penanganan karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemenkes juga menyebut ada sekitar 40 ribu balita yang sempat terkena ISPA imbas karhutla.

Terkait banyaknya masyarakat yang terkena ISPA akibat Karhutla, Yahya mendorong Kemenkes bersama dinas kesehatan di tiap-tiap wilayah terdampak untuk menghubungkan informasi kualitas udara dengan kesiapan pelayanan.

“Wilayah dengan paparan tinggi perlu memperoleh penguatan tenaga, persediaan medis, dan kemampuan rujukan berdasarkan kebutuhan penduduk,” tutur Yahya.

Ditambahkan Yahya, masyarakat terdampak juga perlu mengetahui langkah perlindungan yang sesuai dan tempat memperoleh pertolongan.

“Pelayanan kesehatan harus siap mengikuti perubahan keadaan, termasuk ketika paparan berlangsung lebih lama,” ujar Yahya.

Yahya pun menyoroti Karhutla yang ‘merenggut’ nyawa masyarakat secara tidak langsung. Seperti sejumlah relawan yang meninggal dunia saat ikut membantu penanganan atau pemadaman api.

Dalam laporan per 9 September lalu, Kemenkes mencatat korban meninggal akibat karhutla sebanyak 4 orang terdiri atas 3 orang di Kalteng dan 1 orang di Kalbar. Penyebab utama umumnya terkait gangguan pernapasan akut (ISPA/sesak napas).

Baru-baru ini, masyarakat juga dibuat miris dengan meninggalnya seorang guru di Banjarmasin dan pengemudi ojek online di Palembang akibat pekatnya asap Karhutla.

Belum lagi korban jiwa tidak langsung karena kecelakaan yang dipicu kabut asap pekat Karhurla. Seperti 2 warga Tulang Bawang, Lampung, yang meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan pada 7 Oktober lalu akibat jarak pandang yang turun drastis di bawah 50 meter karena kabut asap.

Pada akhir September, seorang siswi di Kotawaringin Timur, Kalteng, juga meninggal dunia akibat kecelakaan karena masalah jarak pandang. Terbaru, 3 kakak beradik di Johor, Malaysia, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat berangkat ke sekolah untuk memastikan aktivitas kegiatan belajar.

Otoritas Malaysia sebenarnya telah menetapkan penutupan seluruh kegiatan belajar-mengajar pada 8 hingga 9 Oktober 2026 karena kabut asap yang persisten serta kualitas udara yang memburuk akibat Karhutla dari Indonesia.

“Ini menjadi sebuah keprihatinan, bagaimana Karhutla telah menjadi momok bagi banyak orang, bahkan warga Negara tetangga juga ikut merasakan dampaknya. Kita harap pemerintah bisa melakukan berbagai intervensi untuk segera menyelesaikan Karhutla,” ujar Yahya.

Menurut laporan Kemenkes, Karhutla juga membuat banyak warga mesti dirawat di rumah sakit dan beberapa di antaranya meninggal. Kalteng merupakan daerah yang tercatat dengan korban luka berat atau rawat inap paling banyak, yakni 313 orang.

Karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera disebut berdampak terhadap 12,5 juta jiwa. Hal tersebut membawa dampak kesehatan dan lingkungan serius bagi masyarakat. Selain itu, terdapat warga di sejumlah daerah yang saat ini bertahan di lokasi pengungsian buntut Karhutla.

Oleh karenanya, Yahya meminta Kemenkes untuk meningkatkan sistem triase (proses pemilahan pasien berdasarkan tingkat keparahan penyakit atau cedera untuk menentukan siapa yang harus mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu).

“Dengan kondisi seperti ini, semua warga menjadi rentan, karena dampak Karhutla itu ke semua, baik dampak kesehatan langsung, maupun dampak tidak langsungnya. Maka penanganan awal untuk korban harus menjadi perhatian,” kata Yahya.

Yahya juga mengingatkan pentingnya perhatian khusus bagi bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta warga dengan penyakit pernapasan atau kondisi kesehatan lain yang meningkatkan kerentanan.

“Pemerintah perlu melakukan penjangkauan melalui fasilitas kesehatan dan layanan berbasis masyarakat agar kebutuhan pertolongan dapat dikenali lebih cepat,” ujar Yahya.

Pimpinan Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR itu pun mendorong penyediaan tempat dengan udara lebih bersih bagi warga yang sulit mengurangi paparan asap Karhutla di rumah. Menurut Yahya, kelayakan fasilitas tersebut perlu dinilai oleh pihak yang kompeten.

“Termasuk kapasitas, kualitas udara di dalam ruangan, dan kemudahan akses kelompok rentan,” tambah Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu.

Lebih lanjut, Yahya meminta pemerintah memberi panduan kesehatan yang jelas mengenai aktivitas luar ruang, penggunaan perlindungan yang sesuai, dan tanda yang memerlukan pemeriksaan.

“Informasi harus diperbarui berdasarkan keadaan setempat serta disampaikan melalui saluran yang dapat dijangkau masyarakat. Perlindungan perlu membantu keluarga mengambil keputusan sehari-hari. Panduan yang jelas dan layanan yang mudah dijangkau akan memperkuat kemampuan warga menjaga kesehatannya,” ujar Yahya.

Komisi IX pun mendorong perlindungan bagi pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan. Yahya mengingatkan Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemberi kerja perlu menilai risiko paparan dan memastikan penyesuaian kerja serta perlindungan sesuai kondisi.

“Warga terdampak Karhutla berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan keamanan, termasuk keamanan untuk tetap memiliki pekerjaan jika tidak bisa keluar rumah akibat asap pekat Karhutla,” kata Yahya.

“Kami dari Komisi IX DPR akan meminta update berkala dari pemerintah, baik mengenai kondisi Karhutla-nya maupun perlindungan bagi warga terdampak,” kata Yahya.