Kementerian Komdigi Menekankan 3 Poin Penting di DIM RUU Penyiaran

Pemerintah menyebut ada 3 prinsip utama yang ditekankan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pemerintah menyebut ingin memastikan pembaruan aturan penyiaran mengikuti perkembangan media digital tanpa membatasi aktivitas warga, kreator konten, dan pelaku UMKM di ruang digital.

Adapun 3 prinsip utama tersebut adalah pertama, menjaga kebebasan berekspresi. Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Pemerintah ingin memastikan pengaturan tidak menyasar aktivitas ekspresi masyarakat sehari-hari.

“Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dalam keterangannya.

Kedua, memastikan anak terlindungi dari konten berbahaya. Pemerintah melihat adanya ketimpangan pengaturan antara media konvensional dan platform digital. Karena itu, DIM memuat perhatian terhadap pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, dan transparansi algoritma agar sistem distribusi konten turut memperhatikan keselamatan anak.

“Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” kata Angga.

Ketiga, menciptakan persaingan yang adil bagi industri penyiaran nasional. Angga Raka Prabowo menilai lembaga penyiaran televisi dan radio menjalankan kewajiban terkait standar isi siaran, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan persaingan yang seimbang.

“Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Angga Raka Prabowo menyampaikan penyelesaian DIM melibatkan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan materi pembahasan selaras dengan peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja.

Angga Raka Prabowo menegaskan, kesepahaman pemerintah tersebut menjadi modal untuk memasuki pembahasan legislasi dengan satu pandangan, meskipun berbagai substansi masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR.