IPOC 2026 Kupas Isu Strategis, Mulai Ketahanan Ekonomi, Pangan hingga Energi
Gapki yang didukung penuh BPDPKS menggelar The 22nd Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 and 2027 Price Outlook/Dok. Rommy-Iconomics
The 22nd Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 and 2027 Price Outlook membahas berbagai isu penting mengenai industri kelapa sawit, dan berbagai produk turunannya. Diinisiasi oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), IPOC 2026 mengangkat tema “Palm Oil in a Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience.”
Ketua IPOC Suryanto Bun mengatakan, agenda tahunan itu dihadiri lebih dari 15 ribu peserta yang berasal dari 20 negara, dam 4 sesi plenary utama. Tujuan penyelenggaraan IPOC yakni untuk membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan mencari solusi agar industri kelapa sawit nasional tetap memiliki daya saing, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Acara itu diisi oleh beberapa pembicara internasional dan pejabat tinggi Indonesia. Terdapat sejumlah nama yang mengisi pembukaan acara seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, dan Ketua Umum Gapki Eddy Martono.
Konferensi yang didukung penuh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) itu juga menghadirkan 4 sesi pembahasan mendalam mengenai berbagai isu terkini, hingga proyeksi ke depan.
“IPOC memberikan beberapa sesi konferensi, diantaranya diskusi kebijakan biodiesel, regulasi EUDR, dan yang paling ditunggu tiap tahunnya yaitu paparan outlook harga CPO,” kata Suryanto Bun saat membuka acara yang digelar di di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali dari 11 hingga 13 November 2026 ini.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan, industri kelapa sawit terus menunjukkan ketangguhan di tengah meningkatnya ketidakpastian global, tantangan perubahan iklim, dan dinamika perdagangan internasional.
Meski menghadapi sejumlah masalah seperti dampak El Nino, kekeringan, kebakaran lahan, dan potensi penurunan produksi, Eddy menyebutkan, industri kelapa sawit tetap menjadi salah satu pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Eddy, industri kelapa sawit menyumbang devisa, penguatan ketahanan energi, dan menciptakan lapangan kerja.
“Diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, pelaku industri, lembaga penelitian, dan komunitas petani untuk mempercepat peremajaan perkebunan serta meningkatkan akses terhadap bahan tanam berkualitas, pembiayaan, dan pendampingan teknis,” ujar Eddy.
Sejumlah isu yang dibahas pada IPOC 2026
Pada sesi 1, IPOC 2026 mengangkat tema diskusi Economic Resilience dengan moderator Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan. Hadir sebagai pembicara, Guru Besar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi mengatakan, pemangku kepentingan perlu membuat skenario terkait penurunan produksi terhadap harga, kebutuhan dana, dan ekspor.
“B40, B50, dan B60 itu hanya berdasarkan SK, tapi kalau pohonnya tidak bisa dipaksa untuk disuruh nambah buahnya. Karena kekeringan. Walau dengan catatan di utara khatulistiwa itu hujan terus,” kata Bayu dalam keterangan resmi di IPOC 2026, Bali, Kamis (12/11/2026).
Kemudian, Bayu juga menyoroti masalah pendanaan B50 di tingkat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). BPDP sendiri, mengucurkan total anggaran senilai Rp 32,3 triliun untuk mendukung program B50 hingga akhir 2026.
“Jadi itu semua membutuhkan government policy, politiknya bagaimana. Dan, tentu itu pemerintah akan sangat mempertimbangkan. Saya kira ini instrumen-instrumen yang bisa dilakukan oleh pemerintah,” ujar Bayu.
Untuk sesi kedua dengan Food Security and Energy Transition, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya berencana melakukan rapat terkait mandatori biodiesel pada 2027. Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan, sehingga pematangan proyeksi kebijakan energi hijau bisa dilakukan dengan baik.
“Implementai tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” kata Eniya di IPOC 2026, Bali, Kamis (12/11/2026).
Adanya kekhawatiran industri terhadap kewajiban domestic market obligation (DMO), kata Eniya, dipahami sebagai permasalahan yang harus dicari titik temunya.
Memasuki hari kedua penyelenggaraan, sesi 3 IPOC 2026 membahas soal perdagangan dan geopolitik. Hadir sebagai salah satu pembicaran, pengamat geopolitik Mahendra Siregar mengatakan, pembeli internasional akan merespons kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Apalagi, pemerintah memberlakukan aturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyetor produksi sawit lewat DMO, dalam memenuhi program mandatori biodiesel 50 (B50).
“Kalau menjadi kebijakan kita kemudian menyebabkan ketidakpastian terhadap pasokan ataupun ekspor, maka tentu mereka akan melakukan penyesuaian,” kata Mahendra dalam acara IPOC 2026 di Bali, Jumat (13/11/2026).
Mahendra menambahkan, ada beberapa persoalan yang akan terjadi apabila pemerintah tidak segera menyikapi masalah tersebut. Misalnya, bisa saja konsumen global melakukan penyesuaian dengan membeli CPO dari produsen lain, atau menggantinya dengan produk pengganti yang memiliki manfaat serupa CPO.
Apabila hal itu terjadi, kata Mahendra, ada potensi penurunan ekspor CPO nasional dalam jangka panjang.
“Kalau dilihat sebagai suatu pola yang berjangka panjang, maka penyesuaian yang mereka lakukan akan jangka panjang juga, dan bisa lebih panjang dari yang menyebabkan perubahan di pihak kebijakan Indonesia,” tutur Mahendra.
Dan, untuk sesi keempat yang menjadi penutup, Managing Director Glenauk Economics Julian McGill menyoroti dampak El Nino yang melanda wilayah produsen utama. El Nino, kata Julian, memengaruhi tingkat produktivitas tanaman sawit dengan jeda sekitar 8 hingga 10 bulan. Dalam periode tersebut, fluktuasi harga berpotensi terjadi.
“Tahun ini, harga CPO sempat menguat dua kali karena faktor energi dan isu El Niño. Namun, kenaikan itu juga diikuti penurunan harga akibat rekor pasokan di Malaysia,” kata Julian.
Fluktuasi harga, kata Julian, tidak menghilangkan dampak kekeringan terhadap produksi sawit. Kondisi itu diperkirakan mulai terlihat pada kuartal pertama 2027. Khususnya di sejumlah wilayah perkebunan sawit Indonesia yang mengalami kekeringan. Penurunan itu, Julian menambahkan, berpotensi menekan volume ekspor Indonesia. Hal itu semakin ditekan dengan adanya pemenuhan alokasi produksi dalam negeri untuk kebutuhan program B50.
Meski Malaysia berpeluang mengisi kekurangan itu, Julian menyebutkan, peningkatan ekspor pun akan menguras stok CPO Malaysia. Sebab, kemampuan produksi Malaysia juga terbatas. Julian memprediksi, pasokan CPO akan berkurang sebanyak 4,6 juta ton pada tahun depan.
“Reaksi kenaikan harga akan mulai terasa saat stok CPO di Malaysia mulai berkurang. Saya melihat harga CPO bisa menguat ke area 5.000 ringgit per metrik ton pada pertengahan 2027,” kata Julian.