Wamenlu Arif Havas: Tekanan ke Industri Sawit adalah Serangan terhadap Petani Kecil
Pemerintah menilai tekanan terhadap industri kelapa sawit justru menyasar jutaan petani kecil di negara-negara berkembang. Karena itu, pemerintah meminta kewajiban uji tuntas berlaku setara untuk semua pihak, tidak hanya petani.
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengatakan, sawit merupakan tanaman petani kecil, dengan jumlah sekitar 7 juta petani di dunia yang menanam sawit. Berdasarkan estimasi UN Trade and Development, petani kecil memasok sekitar 40% minyak sawit global.
Untuk Indonesia, kata Arif, petani kecil menggarap lebih dari 40% area sawit, dengan hampir 3 juta pekebun. Kemudian, tercatat sekitar 500 ribu petani kecil di Malaysia, dan 80% hasil produksi sawit di Nigeria dihasilkan petani kecil.
“Karena itu, serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang,” kata Arif dalam IPOC 2026 di Bali, beberapa waktu yang lalu.
Arif menambahkan, ada 4 persoalan yang menyerang industri sawit yakni tarif, regulasi, keuangan, dan narasi. Pada sektor keuangan, beberapa bank besar di Eropa menerapkan syarat ketat untuk nasabah sawit.
Namun, lanjut Arif, pada saat yang sama bank-bank tersebut menyalurkan pembiayaan miliaran dolar kepada produsen senjata. Sedangkan petani sawit, harus bersusah payah membuktikan bahwa operasional produksinya tidak merusak ekosistem alam.
Petani itu, kata Arif, harus menunjukkan lewat data ketelusuran, geolokasi lahan, dan dokumen legalitas yang menunjukkan aktivitas kebun tidak berasal dari deforestasi.
“Seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun. Sementara itu, produsen rudal cukup membuktikan bahwa ia sanggup membayar utangnya,” ujar Arif.
Selain itu, Arif pun menyoroti emisi militer yang mencapai 5,5% dari emisi dunia. Namun, tidak wajib untuk melaporkan hal tersebut.
Atas dasar itu, kata Arif, pihaknya mendesak uji tuntas untuk semua, agar regulasi yang berlaku tidak hanya membebani satu sektor saja. Tanpa uji tuntas, penerapan regulasi tersebut bersifat diskriminasi.
Arif pun menyoroti pendanaan kampanye sejumlah LSM yang aktif menentang sawit. Para LSM itu, menerima dana publik Eropa sekaligus melakukan pendekatan kepada regulator.
“Semuanya legal dan tercatat publik. Tapi lingkarannya jelas: regulator mendanai pengkampanye, pengkampanye melobi regulator. Dan yang membayar adalah petani di Jambi, di Malaysia, di Nigeria,” katanya.