Sektor Keuangan Digital Memiliki Potensi yang Menjanjikan, Butuh Kolaborasi untuk Pengembangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebutkan perekonomian Indonesia cukup resilient, meski berada di tengah gejolak tantangan global. Ia menyampaikan optimisme pemerintah dalam pemulihan perekonomian nasional yang akan terus berlanjut ke depannya, termasuk pertumbuhan ekonomi di atas 5% hingga kuartal IV tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga pada 4^th Indonesia Fintech Summit (IFS) yang berlangsung pada 10-11 November 2022 di Bali.

Ia mengatakan sektor keuangan digital memiliki potensi yang sangat menjanjikan, sehingga dibutuhkan kolaborasi para stakeholder, termasuk asosiasi sehingga beragam platform layanan keuangan digital semakin inklusif dan mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat. Melalui Menko Perekonomian, pemerintah bekerja sama dengan OJK dan BI akan terus mendukung kontribusi industri fintech terhadap penguatan ekonomi nasional.

Dalam pemulihan ekonomi secara nasional dan global, Indonesia menghadapi tantangan dari tingkat inflasi dunia yang lebih tinggi dari perkiraan. Berdasarkan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat, dari 6,1% pada 2021 menjadi 3,2% pada 2022. Alhasil, negara-negara di seluruh belahan dunia memprioritaskan upaya untuk “menjinakkan” inflasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mempertegas bahwa masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah yang juga dihadapi oleh seluruh negara secara global. “Tidak ada negara yang dapat menyelesaikan hal ini sendirian. Indonesia sebagai anggota G20 merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar, dan kita setidaknya punya sumber pertumbuhan ekonomi domestik. Sebagai negara yang besar, kita harus memastikan sumber ekonomi domestik harus dalam kondisi sehat dan baik utk menghadapi ketidakpastian eksternal. Itulah (red: sumber pertumbuhan ekonomi domestik) yang menjadi jaminan pertama kita untuk terus berprogres. Kami ingin memastikan sumber domestik ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam keterangan resmi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan layanan digital saat ini bergerak menuju konvergensi, seperti kehadiran multi apps atau super apps. Tentunya hal ini tidak dapat dihindari. Di sisi lain, hal ini dapat menghadirkan tantangan tersendiri bagi regulator.

“Namun, paling tidak, saat ini kita merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki koordinasi yang solid antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya dalam memfasilitasi perkembangan layanan keuangan digital sekaligus memperkuat integrasi antar pihak,” kata Mahendra.

“Bagi regulator, tantangan menghadapi kondisi global ada pada upaya dalam menyediakan kepastian hukum dan layanan yang terlegitimasi. Dalam hal ini tentu kami membutuhkan proses, sehingga kita semua membutuhkan komunikasi yang baik, kolaborasi yang solid, serta membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan. Kita harus memiliki pemahaman terhadap ekosistem, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada bagaimana kita dapat menawarkan proposisi bisnis yang matang, namun tetap terbuka dengan solusi yang kreatif,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan strategi BI dalam mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi keuangan digital, yaitu melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

“Blueprint  tersebut memperkenalkan QRIS sejak 2019 untuk meningkatkan akses pembayaran kepada UMKM. Kini QRIS telah semakin berkembang dengan perluasan target pengguna melalui kenaikan limit, dan implementasi QRIS lintas negara (cross border), dimana dalam waktu dekat akan terdapat penandatanganan MOU dengan 4 negara ASEAN untuk mendukungnya yang sekaligus merupakan aksi konkrit Presidensi G20 2022. Selain itu, terdapat  layanan BI-FAST pada lebih dari 77 bank peserta untuk memperkuat transaksi ritel. Selanjutnya, BI juga memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dengan prinsip Integrated, Interoperable, dan Interconnected (3I). Sejalan dengan itu, BI melakukan reformasi regulasi yang lebih kuat dan berbasis prinsip dengan penyempurnaan pada sisi perizinan,” kata Destry.

Dalam salah satu sesi IFS, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi menekankan pentingnya pemanfaatan data, teknologi, dan kolaborasi antar pihak demi mengoptimalkan upaya menyediakan akses keuangan bagi para pelaku UMKM underbanked dan underserved.

“Karena memang itu yang kita lihat. Fintech lending tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi di dalam suatu collaborative ecosystem. Itu menjadi salah satu kunci dan sejalan juga dengan tema moving forward together yang menjadi tema utama di Indonesia Fintech Summit ini,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Executive Director Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Mercy Simorangkir menyampaikan meski kondisi global sedang sangat menantang dan beberapa negara menghadapi stagflasi perkembangan ekonomi, kondisi keuangan Indonesia masih tumbuh cukup baik dan terjaga, sehingga ini menjadi momentum baik bagi kita bersama untuk melanjutkan transformasi sektor keuangan ke arah yang lebih baik lagi.

Menurutnya, jumlah masyarakat unbanked di Indonesia masih sangat banyak, sehingga fintech yang merupakan bagian dari ekosistem ekonomi digital memiliki potensi yang besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan dalam mendukung pemerataan ekonomi digital di Indonesia.

“Seiring dengan hal tersebut, di sisi masyarakat, pengetahuan dan pemahaman risiko dalam menggunakan fintech perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap fintech juga semakin meningkat. Kami berharap, kegiatan ini dapat menjangkau semakin banyak masyarakat untuk melek fintech sekaligus hasil diskusi yang dilakukan dapat menjadi bagian dari advokasi industri kepada pemerintah, terutama menuju ASEAN Chairmanship 2023,” kata Mercy.