Komisi VI DPR diminta membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN karena masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024. Penyelesaian RUU tersebut dinilai dapat menyelesaikan beberapa masalah di BUMN saat ini.
“Saya rasa ini menjadi hal yang bisa menyelesaikan beberapa catatan yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai penugasan. Tentu bagaimana program kementerian lain yang harus menjadi bagian dari operasional usaha,” kata Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).
Erick mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun ikut mendorong Kementerian BUMN agar RUU tersebut segera dituntaskan. BPK bahkan memberikan beberapa catatan penting mengenai transparansi dan program Kementerian BUMN.
“Yang di mana selesai dari hasil audit BPK kadang-kadang aset yang diberikan itu yang kemudian hari harus menjadi catatan di BPK sendiri. Saya tidak bisa jelaskan cuma nanti mungkin catatan BPK bisa dibaca nanti,” ujsr Erick.
Karena itu, kata Erick, pihaknya meminta Komisi VI selaku penginisiasi RUU BUMN untuk segera menuntaskan peraturan tersebut bersama pemerintah. “Karena ini yang harus kita pastikan memang hal-hal ini bisa menjadi perbaikan di kemudian hari. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan,” ujar Erick.
Sebelumnya. anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, pihaknya sudah berbulan-bulan membahas RUU BUMN. Namun pimpinan DPR hingga saat ini belum menyampaikan hasil pembahasan RUU BUMN kepada pemerintah agar Presiden Joko Widodo bisa langsung mengeluarkan surat presiden (surpres) untuk membahas kebijakan itu.
“Kami sudah rumuskan betul di sana, namun hingga hari ini belum ada kabar beritanya. Oleh karena itu pimpinan kami mohon hal tersebut dapat dijelaskan, dan ini penting, bagi semua yang berkepentingan untuk mengetahui perkembangan ini,” kata Herman pada Januari lalu.
