Misbakhun menjelaskan, dana CSR BI itu merupakan program yang sudah ada sejak lama dan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ). BI pun sudah menganggarkannya Juga sudah dianggarkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
“BInl sebagai institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat. Ini untuk seluruh wilayah Indonesia,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Senin (30/12).
Karena itu, kata Misbakhun, siapapun bisa mengakses program CSR BI termasuk yayasan yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) anggota Komisi XI. Namun, anggota DPR hanya sebatas menjadi saksi penyaluran bantuan tersebut.
“Mengenai kelompok masyarakat atau yayasan yang berasal dari dapilnya anggota Komisi XI, dalam pelaksanaan anggota Komisi XI hanya menyaksikan BI menyalurkan ke masyarakat penerima di dapilnya,” tambah Misbakhun.
Itu sebabnya, kata Misbakhun, pihaknya memastikan tidak ada program CSR BI yang disalurkan ke rekening anggota DPR. Karena, penyaluran itu langsung dari rekening BI.
“Semuanya langsung dari rekening BI disalurkan ke rekening yayasan yang menerima program bantuan PSBI tersebut,” kata Misbakhun.
Mnurut Misbakhun, ada mekanisme yang harus dilalui setiap yayasan atau kelompok masyarakat yang mengajukan proposal dana CSR ke BI.
“Karena akan melalui proses survei sebagai bagian dari proses verifikasi dan validasi oleh tim survei independen yang ditunjuk BI sebagai bagian dari membangun tata kelola penyaluran PSBI tersebut,” katanya.
Untuk diketahui, KPK telah memeriksa anggota DPR Satori terkait kasus dugaan korupsi CSR BI. Satori pun mengaku menggunakan dana CSR BI untuk kegiatannya di dapil.
“Programnya? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12).
Dalam pemeriksaan ini, penyidik bertanya terkait bentuk program CSR BI tersebut. Menurut Satori, dana CSR itu mengalir melalui yayasan dan semua anggota Komisi XI menerima program itu.
“Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita saja,” kata Satori.
