Pompa Sisi Permintaan: Dari THR Hingga Subsidi Ongkir Belanja Online Rp500 Miliar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo mengenai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 berjalan beriringan. Dalam menjaga perekonomina, pemerintah akan terus memompa sisi permintaan dari masyarakat (demand side).

Selain upaya percepatan keluaran dari Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemerintah juga akan mempercepat bansos berupa beras 10 kilogram kepada 20 juta keluarga penerima manfaat. Menjelang lebaran, Pemerintah akan mempercepat penyaluran target output Perlindungan Sosial (PKH, Kartu Sembako, Bansos Tunai dll) yang belum terpenuhi di kuartal I, untuk direalisasikan pada April s.d. awal Mei. Memajukan pencairan Kartu Sembako dari Juni ke awal Mei (sebelum Lebaran) serta penyaluran program Perlinsos lainnya, diperkirakan akan berpotensi meningkatkan realisasi sebesar Rp14,12 triliun.

Pemerintah juga meminta kepada perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR), karena pemerintah sudah memberikan berbagai stimulus fiskal kepada perusahaan-perusahaan.

“Pembayaran THR, estimasi daripada anggaran yang bisa masuk ke pasar adalah Rp215 triliun,” kata Menko Airlangga saat memaparkan 5 program untuk mendorong konsumsi. Pemerintah mewajibkan THR kepada karyawan swasta dan gaji ke-13 dan THR untuk ASN/ TNI/ Polri. Pemberian THR dan Gaji ke-13 tersebut diperkirakan bisa menghasilkan potensi untuk konsumsi sebesar Rp215 triliun.

“Setelah memberikan berbagai dukungan dan insentif kepada dunia usaha, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewajibkan pembayaran THR kepada Karyawan,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah juga akan mendorong belanja masyarakat dengan menetapkan Hari Belanja Nasional yang dilakukan secara online. Menurut Menko Airlangga, hari belanja nasional akan dilakukan H-10 dan H-5. Pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim untuk belanja produk-produk nasional. Ia mengatakan pemerintah menyiapkan Rp500 miliar untuk menyubsidi ongkos kirim.