Agar Tak Ada Kisruh Lagi, Badan Pangan Nasional, Kementan, dan BPS Sepakat Sinkronisasi Data Beras

0
583

Lebih lanjut, Arief menjelaskan, secara umum penghitungan produksi beras disepakati menggunakan Kerangka Sample Area (KSA) dari BPS yang akan diupdate setiap bulan. Sedangkan, untuk variabel Kebutuhan Beras Rumah Tangga dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, dan untuk Kebutuhan Beras Luar Rumah Tangga dihitung berdasarkan data perkiraan jumlah penduduk per Kabupaten/Kota yang dihitung BPS.

Arief menambahkan, untuk selanjutnya akan dibentuk Tim Satu Data Beras, yang bertugas menjamin diperolehnya Satu data kebutuhan beras. “Tim merencanakan metode perhitungan Prognosa Neraca Pangan 2023 agar diperoleh data yang sama,” ucapnya.

Menurut Arief, kolaborasi pendataan ini merupakan progres yang baik dalam pembenahan dan penguatan sektor pangan nasional. “Kolaborasi berkelanjutan ini menunjukan bahwa NFA, Kementan, dan BPS memiliki semangat yang sama dalam mebenahi dan memperkuat sektor pangan khususnya perberasan nasional. Upaya singkronisasi pendataan beras ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI yang mengatakan, ketersediaan beras nasional perlu dihitung sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga tidak menyebabkan kenaikan harga di pasaran,” ujarnya.

Baca Juga :   BPS: Setelah Deflasi 3 Bulan Berturut-Turut, Oktober 2020 Terjadi Inflasi 0,07%

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono pada kesempatan yang sama mengatakan, siap untuk terus mendukung penyediaan data beras sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pangan nasional. “Menjadi bagian kami untuk terus berupaya mencari metode terbaik dalam melakukan estimasi indikator makro ekonomi terutama terkait dengan data mengenai pangan. Kami terus berkolaborasi mencari metode terbaik dari kondisi yang ada sekarang,” ujarnya.

Ia memastikan metode KSA yang digunakan untuk menghitung produksi beras telah diuji kelayakannya dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Survey ini melibatkan 6.223 petugas untuk mencacah 229.437 titik amatan yang tersebar di seluruh Indonesia setiap akhir bulan.

“Prosesnya dawali dengan melakukan survey pengukuran, di mana petugas datang langsung ke sawah memotret masa periode dari pertumbuhan padi. Apakah masa vegetative awal atau akhir yang menentukan kapan panen,” ungkapnya.

Halaman Berikutnya
1 2 3

Leave a reply

Iconomics