ASPEBINDO Dukung Pembentukan BLU Batubara
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Dr. Anggawira, MM/Dok.ASPEBINDO
Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) mendukung rencana pemerintah untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) subsidi batubara untuk industri. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan rantai pasok batubara untuk menjaga ketahanan energi.
Sejauh ini ada tiga industri yang menikmati harga khusus DMO batu bara, yaitu PT PLN (Persero) yang harga batu baranya dipatok US$ 70 per ton. Kemudian, industri pupuk dan semen yang dipatok US$ 90 per ton.
Dengan adanya BLU ini, harga batu bara khusus dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) bakal dilepas ke mekanisme pasar.
Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, mengatakan BLU akan sangat berdampak pada perusahaan yang membeli batu bara dengan mekanisme pasar khususnya di industri non-kelistrikan.
“Saat ini industri batubara bukan untuk menunjang industri kelistrikan saja. Kalau industri non-kelistrikan tidak masuk skema BLU tidak hanya akan mengganggu industri yang modalnya terbatas, namun juga bagi industri bermodal besar. Untuk itu industri non-kelistrikan seperti semen harusnya juga ikut diikutsertakan dalam skema BLU,” terang Anggawira, Rabu (27/7).
Menurutnya kehadiran BLU batubara berperan penting untuk memperbaiki tata kelola rantai pasok batubara nasional khususnya untuk mengatasi penyelewengan yang sering terjadi.
“Kehadiran BLU ini tidak hanya untuk menjawab kebutuhan pasokan dalam negeri tapi juga membenahi tata kelola. BLU dapat menjalankan fungsi distribusi sehingga akan ada penilaian yang jelas dalam menentukan sektor industri yang mana yang perlu diberikan batu bara harga khusus sehingga penyelewengan dapat dihindari,” ujar Anggawira.
Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas perihal formula harga terkait dengan rencana pembentukan BLU subsidi batubara untuk kebutuhan Industri tersebut.
“Sedang dibahas itu prinsipnya. Tunggu sudah putus saja, ya. Biar tidak terjadi diskursus yang belum putus,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin.
Perihal waktu dimulainya skema BLU tersebut, Ridwan mengatakan saat ini pihaknya masih membahas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Selain itu, desakan dari pengusaha batubara untuk dilibatkan dalam penyusunan rencana pembentukan BLU subsidi batubara untuk pemenuhan kebutuhan industri juga semakin menguat.
