BGN Perkuat Sistem Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan di Program MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) berupaya menguatkan sistem pengawasan dan tata kelola keuangan, sehingga menjadi prioritas utama pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, dalam struktur organisasi dan tata kelola, terdapat 2 unsur pengawas internal yang secara khusus dibentuk yakni Inspektorat Utama, serta Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan.

“Dengan keberadaan 2 struktur pengawas internal ini, BGN merasa cukup untuk mengawal seluruh pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam keterangan resminya pada Selasa (24/6).

Kedua struktur itu, kata Dadan, bertugas dan berfungsi mengawasi secara komprehensif, dan saling melengkapi. Inspektorat Utama, misalnya, bertugas mengaudit, dan mengevaluasi secara internal.

Sedangkan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan, kata Dadan, berperan memantau teknis pelaksanaan MBG di lapangan. Termasuk memastikan kepatuhan standar operasional dan pelaporan berkala dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dari sisi pendanaan, sambung Dadan, BGN menetapkan kebijakan tegas terkait mekanisme pendanaan. Setiap SPPG, hanya boleh melakukan kegiatan juga dana operasional telah ditransfer terlebih dahulu.

Kebijakan pembayaran di muka, ujar Dadan, bertujuan untuk menjamin kelancaran kegiatan tanpa adanya hambatan dari sisi administratif. Juga mengantisipasi agar tidak terjadi kasus tunggakan pembayaran di tingkat SPPG.

Dadan menambahkan, seluruh dana operasional disalurkan melalui sistem akun virtual, agar seluruh mekanisme keuangan dapat dipantau secara transparan dan langsung. “Kebijakan ini dibuat agar keberlangsungan SPPG bisa berjalan dengan baik,” ujar Dadan.