Ini Program Prioritas Kementerian ESDM di 2020

Kementerian ESDM menetapkan program-program prioritas dan 14 kebijakan strategis pada 2020. Program itu antara lain percepatan keputusan proyek kilang; peluncuran akses data migas; mempertahankan capping price batu bara seharga US$ 70 per ton bagi pembangkit listrik; dan mengganti penggunaan bahan bakar mesin (BBM) di pembangkit dengan gas atau energi baru terbarukan (ETB).

“Ini juga dilakukan untuk Pembangkit Listrik Terapung (Marine Vessel Power Plant atau MVPP) yang masih belum menggunakan gas, kita dorong untuk menggunakan gas alam sehingga bisa menurunkan biaya cukup banyak,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di kantornya, Jakarta (9/1).

Program prioritas lainnya, kata Arifin, mengevaluasi kontrak MVPP dan konversi ke pembangkit gas alam; rancangan peraturan menteri Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan regulasi pendukung Perpres tentang Kendaraan Listrik; dan mendorong kerja sama Pertamina dan Pupuk Indonesia di bidang hidrogenasi Crude Palm Oil (CPO).

“Di harapkan kerja sama ini bisa memproduksi biofuel untuk bisa mensubstitusi impor dan dari substitusi ini, semuanya akan dihasilkan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia,” kata Arifin menambahkan.

Di samping semua itu, Arifin mengatakan, pihaknya sedang membantu membuat rancangan Perpres terkait harga listrik energi terbarukan. Juga meregulasi tata cara eksplorasi panas bumi. Mendorong pemberian insentif bagi program Desa Mandiri Energi (DME) dan pengelolaan besaran kompensasi bagi domestic market obligation (DMO) di sektor batu bara.

Kementerian ESDM akan meningkatkan dan memperkuat pengawasan pembangunan smelter untuk menjaga hasil proses produk sehingga bisa dijual dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Lalu, sisa program prioritas lainnya berkaitan dengan pemanfaatan bekas tambang untuk lahan EBT, termasuk untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan biofuel; serta implementasi integrasi aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan e-PNBP.