Kementerian BUMN Bersinergi dengan Pemprov Jabar Kelola Aset Strategis Negara
Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Dok. Kementerian BUMN
Kementerian BUMN dan pemerintah Provinsi Jawa Barat membahas pengelolaan aset BUMN di wilayah tersebut. Juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengelola aset strategis BUMN seperti lahan milik Perhutani dan PTPN.
Soal ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, optimalisasi itu bertujuan mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, membuka lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan.
“Kami berkoordinasi dan berkolaborasi mengenai aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN untuk memastikan bahwa program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengentaskan kemiskinan,” kata Erick dalam keterangan resminya ketika bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Selasa (15/7).
Dalam pertemuan itu, kata Erick, pihaknya mendukung penuh upaya Dedi Mulyadi dalam mengembalikan fungsi lahan Perhutani yang telah beralih fungsi menjadi hutan produksi, dan hutan lindung. Sebagai informasi, tercatat sekitar 6.000 hektare kawasan hutan produksi yang beralih fungsi menjadi vila dan permukiman liar.
Aktivitas itu, kata Erick, menimbulkan kerusakan ekosistem hutan, meningkatkan emisi karbon, dan meningkatkan risiko bencana banjir, dan tanah longsor. “Kementerian BUMN bersama Danantara mendukung upaya KDM (Dedi Mulyadi) mendorong pengembalian lahan-lahan Perhutani maupun PTPN ke fungsi semula. Hal ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto,” ujar Erick.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu, kata Erick, Kementerian BUMN dan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait, kerangka kerja sama strategis pengelolaan aset, dan pembangunan daerah. Juga akan membentuk forum strategis pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian BUMN.
Forum tersebut, kata Erick, berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan pusat, dan pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, Erick pun mendukung langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola sampah berbasis energi.
Menurut Erick, isu pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi antar-lintas sektor. “Kita mendukung pengelolaan sampah berbasis energi sebagai bagian dari solusi atas tantangan lingkungan yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Erick.
