Pandemi Dinilai Momentum untuk Lakukan Pemulihan dengan Aspek Keberlanjutan
Tangkapan layar YouTube, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto/Iconomics
Iconomics - Pandemi Covid-19 menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Akan tetapi, tantangan tersebut tidak menyurutkan semangat pemerintah untuk mencapai target SDGs.
“Kita perlu mencari cara-cara baru melalui terobosan baru agar kita melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs secara bersama-sama. Pandemi justru menjadi momentum bagi kita semua untuk mengevaluasi pentingnya penerapan aspek lingkungan sosial dan tata kelola dalam seluruh aktivitas ekonomi,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (15/6).
Airlangga mengatakan, pemerintah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek pengarusutamaan dengan tujuan memberi akses pembangunan yang adil serta menjaga lingkungan hidup.
Dengan demikian, kata Airlangga, pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemerintah juga terus mendorong penerapan ekonomi hijau dalam industri keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengeluarkan peta jalan keuangan berkelanjutan pada Januari lalu.
“Hal ini dapat menjadi kerangka acuan bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif berkontribusi positif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Airlangga.
Untuk saat ini, kata Airlangga, terdapat 15 bank yang tergabung dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan (IKB) di Indonesia. Hal ini tentu merupakan hal yang patut diapresiasi karena pembentukan IKB ini merupakan bentuk komitmen dari industri perbankan guna mendukung pembiayaan hijau.
Perbankan dan lembaga keuangan, kata Airlangga, hadir sebagai intermediasi dari setiap kegiatan ekonomi sehingga perannya sangat besar dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah klausul kewajiban pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya lokal bagi perusahaan yang membutuhkan pinjaman.
Pengembangan keuangan berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi nasional, kata Airlangga, menemui berbagai tantangan yang perlu diselesaikan bersama-sama. Adapun tantangan terbesar penerapan keuangan berkelanjutan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
“Oleh karena itu pemerintah terus merangkul berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan komitmen dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan kondisi pandemi ini tentunya menjadi momentum untuk terus melakukan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang memperhatikan aspek aspek keberlanjutan,” katanya.
