Pembahasan Awal APBN 2024 Dimulai, Begini Gambarannya

Meski baru awal tahun 2023, pemerintah sudah mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 pada sidang kabinet terbatas di Istana Presiden, Senin (20/2).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan ini memang baru “pembahasan sangat awal”, terutama mengenai “arah kebijakan makro ekonomi dan kebijakan fiskal” tahun 2024. Nantinya, pembahasan awal ini akan semakin dimatangkan pada saat proses penyusunan APBN dan konsultasi dengan DPR RI.

Dalam pembahasan awal ini terungkap bahwa kondisi global yang terjadi saat ini masih akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Beberapa kondisi global tersebut adalah ketegangan geopolitik yang meningkat, kemudian inflasi tinggi yang menyebabkan kenaikan suku bunga. Pembukaan kembali ekonomi Tiongkok pasca lockdwon juga akan berpengaruh kepada Indonesia. Berbagai kondisi global ini, menurut Sri Mulyani, “menimbulkan berbagai macam kemungkinan”. Karena itu, berbagai tantangan itu harus bisa diantisipasi dampaknya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,3% pada tahun 2022 lalu harus dijaga pada tahun 2023 ini dan tahun 2024. Konsumsi rumah tangga, tambah Sri Mulyani harus tetap berada pada level 5%. Karena itu, inflasi harus terkendali sehingga tingkat kepercayaan konsumen pun terjaga.

“Kita perlu mengantisipasi kondisi global yaitu dalam bentuk ekspor yang barangkali mengalami disrupsi karena geopolitik dan harga komoditas yang mungkin,… ketidakpastiannya meningkat karena terjadinya persaingan politik antara negara-negara besar,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai sidang kabintet terbatas.

Prioritas Pemerintah

Sri Mulyani mengatatakan APBN tahun 2024 merupakan APBN terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Karena itu, program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat harus bisa dituntaskan.

Program prioritas tersebut adalah penurunan kemisinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2024 dan penurunan tingkat kemisikan secara umum menjadi 6,5% hingga 7,5%. Selain terkait kemiskinan, pada tahun 2024 prevalensi stunting juga harus menurun hingga ke level 3,8% pada tahun 2024.

“Ini berarti perlu effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan,” ujar Sri Mulyani.

Selain dari program kesejahteraan masyarakat, dari sisi investasi juga terus dipacu. Dukungan pemerintah untuk peningkatan invesatasi diperlukan melalui implementasi berbagai Undang-Undang (UU) yang sudah dibuat. Karena itu, Sri Mulyani mengatakan fokus pada tahun 2024 adalah implementasi UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU Hubugan Keuangan Pusat dan Daerah.

Selain pelaksanaan berbagai regulasi tersebut, untuk mendorong investasi juga dilakukan melalui berbagai insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction tax dan juga tax allowance. Berbagai insentif ini diberikan untuk mendukung berbagai transformasi industri terutama yang berbasis sumber daya alam untuk memperkuat ekosistem industri otomotif listrik berbasis baterai.

Pemerintah, tambah Sri Mulyani, juga akan terus foksu pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktifitas dan juga competitiveness (daya saing) perekonomian Indonesia.

“Dengan landasan itu, maka pada tahun depan kita perkirakan anggaran akan dijaga, di satu sisi pendapatan negara tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat, dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun denga prioritas yang sesuai dengan agenda nasional. Dan untuk tahun depan, kita perkirakan defisit [APBN] makin menurun pada level 2,16% hingga 2,64% dari PDB dengan primary balance [keseimbangan primer] mendekati nol,” tutup Sri Mulyani.