Yakinkan S&P Rating, Pemerintah Beberkan Aksi-aksinya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima delegasi lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor Global Rating (S&P) pada Selasa (23/03/2021) secara virtual. Pertemuan tersebut merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen dalam penanganan Covid-19  sekaligus upaya melakukan reformasi struktural.

Apalagi pada 17 April 2020 yang lalu, lembaga rating ini mengubah outlook Indonesia dari ‘stabil’ ke ‘negatif’ meskipun tidak mengubah peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia diproyeksikan pulih pada tahun 2021 sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional. Ketersediaan vaksin akan meningkatkan optimisme pemulihan. Menko Airlangga menyampaikan strategi kebijakan akan difokuskan pada 4 faktor utama penggerak perekonomian yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah dan ekspor.

“Pemerintah terus mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun 2021 yang mencapai Rp699,4 triliun atau sekitar US$49,6 miliar. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis. Selain itu, terdapat berbagai program prioritas dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja,” kata Menko Airlangga dalam siaran pers tertulis.

Dalam jangka panjang, pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural, melalui implementasi UU Cipta Kerja. “Undang-undang ini akan menyederhanakan dan mensinkronkan peraturan yang jumlahnya terlalu besar yang seringkali menghambat. UU Cipta Kerja berperan sebagai jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang,” kata Menko Perekonomian.

Selain itu, untuk mengisi kesenjangan infrastruktur dan mencari sumber keuangan dari investor swasta, Pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA). Pembangunan infrastruktur juga akan dilanjutkan, melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di tengah pandemi COVID-19. Menko Airlangga mengatakan pembangunan infrastruktur ini akan membantu pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Menko Perekonomian juga menjelaskan akan meningkatkan kerja sama ekonomi internasional, salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), selain berbagai kemudahan ekspor yang akan diberikan.