Art of Execution
OJK Tak Wajibkan Emiten dan Perusahaan Publik Umumkan Laporan Keuangan di Koran
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung dan mendorong dilakukannya keterbukaan informasi secara online. Karena itu, OJK tak lagi mewajibkan emiten dan perusahaan publik ...Kemenaker Cairkan BSU Tahap Pertama pada Senin Besok, Buruh Silakan Cek Rekening
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah memproses pencairan bantuan subsidi upah (BSU) periode 2022 bagi pekerja/buruh. Sesuai dengan pelaksanaan BSU sebelumnya, pencairan BSU kali ...KAI Tawarkan Kerja Sama Hak Penamaan di 10 Stasiun Kereta
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menawarkan hak penamaan atau Naming Rights untuk stasiun yang melayani perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dan Commuter. ...Hadapi Inflasi dan Ekonomi, Mengapa BI Belum Putuskan soal Suku Bunga? Cek Alasannya
Bank Indonesia (BI) mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan kebijakan suku bunga acuan untuk merespons kondisi perekonomian dan pergerakan laju inflasi serta harapan ...OJK Dorong Konsolidasi Perbankan, Bank BJB Rangkul BPD Bermodal Kecil
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No.12 tahun 2020 mendorong konsolidasi perbankan di Indonesia. Syarat modal inti minimum bank pun ditingkatkan menjadi ...Kemenkeu Beberkan Peran Penting Sektor Keuangan dalam Perekonomian Nasional
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut sektor keuangan berperan penting dalam menjaga pertumbuhan, stabilitas, dan inflasi yang ada di perekonomian nasional. Peran sektor keuangan ...DPR RI Setujui Pagu Anggaran Sementara Kemenparekraf Tahun 2023 Rp3,3 triliun
Pagu anggaran sementara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) tahun 2023 sebesar Rp3.381.345.168.000 disetujui oleh DPR RI yang ...Ditinggalkan Shell, Pertamina dan INA akan Masuk ke Blok Masela
PT Pertamina (Persero) dan Indonesia Investment Authority akan ikut menjadi pengelola lapangan migas Blok Masela di Maluku, menggantikan posisi Shell Upstream Overseas ...Meski Sudah Disetujui Komisi VI, 6 BUMN Tak Dapat Alokasi PMN dalam Nota Keuangan APBN ...
Meski sudah mendapat persetujuan politik dari Komisi VI DPR RI pada Juli lalu, sebanyak enam dari 10 BUMN yang mengajukan Penyeratan Modal ...Asperindo Rekomendasikan Kenaikan Tarif Layanan Minimal 25%
Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) merespons kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ...
