Art of Execution
Pesan Luhut ke 3 Menteri, Mulai soal Nelayan hingga Infrastruktur
Rapat kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi membahas berbagai isu terutama program strategis dalam negeri. Dari soal keberadaan ...Ekonomi Digital Belum Mampu Genjot Pertumbuhan Nasional
Pertumbuhan ekonomi digital dinilai belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Walau pertumbuhan ekonomi digital pada 2019 sektor informasi dan komunikasi mencapai 9,41%, ...Nasabah Jiwasraya Desak Kementerian Keuangan Bertanggung Jawab Kembalikan Dana Mereka
Nasabah PT Asuransi Jiwasraya mendesak Kementerian Keuangan untuk bertanggung jawab mengembalikan dana investasi mereka di perusahaan plat merah itu. Desakan itu disampaikan ...Sri Mulyani Bicara Anomali Pertumbuhan hingga Omnibus Law Perpajakan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sejak krisis keuangan 2008 hingga 2009 merupakan anomali dari situasi pertumbuhan ekonomi dunia yang kian melambat karena ...Pelaku Usaha Mikro dan Ultra Mikro Pertanyakan Biaya Transaksi QRIS 0,7%
Bank Indonesia (BI) sudah mengimplementasi penuh penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk sistem pembayaran non tunai sejak 1 Januari lalu. ...OJK Klaim Lakukan Pengawasan hingga Penegakan Hukum di 2019
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah menyelidiki 22 entitas usaha yang bergerak di industri jasa keuangan pada 2019. Adapun 22 entitas usaha ...BI: Hingga Akhir Januari, Sudah 2,6 juta Merchant Gunakan QRIS
Bank Indonesia (BI) mewajibkan penyedia layanan non tunai untuk menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sejak 1 Januari 2020 lalu, setelah ...OJK Akan Verifikasi Rekening Efek Terkait Jiwasraya yang Diblokir Kejagung
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memverifikasi rekening efek yang diblokir Kejaksaan Agung karena berkaitan dengan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. OJK berjanji ...Meski Bukan Segala-galanya, Kadin Dukung Omnibus Law Perpajakan
Draf Rancangan Undang Undang Omnibus Law Perpajakan telah disampaikan kepada DPR dan kini sudah berada di Badan Legislatif. Meski begitu, belum ada ...BPK dan Komisi XI DPR Sepakat Kasus Jiwasraya Tuntas 3 Tahun
Komisi XI DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepakat menuntaskan kasus gagal bayar terhadap dana investasi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam ...
