Politics
Fraksi Demokrat Desak Audit Proyek Kereta Cepat karena Anggarannya Membengkak
Fraksi Demokrat mendesak lembaga yang berwenang untuk mengaudit proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dinilai mengalami pembengkakan anggaran dari yang direncanakan semula. Audit ...Sarifuddin Sudding: Komisi III Akan Panggil Polri soal Pemerkosaan Anak di Luwu Timur
Komisi III DPR akan meminta penjelasan Kepolisian RI (Polri) soal kasus pemerkosaan terhadap 3 orang anak di bawah umur di Luwu Timur, ...Anggota Komisi VII DPR Harap Transisi Menuju EBT Dilakukan Secara Terintegrasi
Pemerintah diminta berhati-hati dan arif dalam melaksanakan transisi energi baru dan terbarukan (EBT). Selain menggalakkan energi yang ramah lingkungan, Indonesia juga memiliki ...Pakar Hukum UBB: KY Harus Awasi dan Memutus Mata Rantai Mafia Tanah di Segala Sektor
Komisi Yudisial (KY) diminta mengoptimalkan fungsi pengawasan hakim/pemantauan persidangan bagi kasus tanah yang terindikasi melibatkan jaringan mafia tanah. Fungsi pemantauan persidangan terhadap ...Partai Buruh Akan Daftar ke Kemenkumham dan KPU, Targetkan Lolos Ambang Batas
Setelah deklarasi, Partai Buruh akan mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa menjadi peserta pemilu pada ...Wakil Ketua Komisi VIII: Generasi Muda Perempuan Berperan Penting Majukan Demokrasi
Generasi muda khususnya perempuan diimbau untuk ikut berkontribusi dalam bidang politik walau tidak mudah menjalaninya. Itu semua bertujuan untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya ...6 Substansi UU HPP Versi Ditjen Pajak, Apa Saja?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut Undang Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memiliki 6 substansi peraturan. Keenamnya adalah Ketentuan Umum ...Integrasi NIK Jadi NPWP, Ini Penjelasan Wakil Ketua DPR
Integrasi nomor induk kependudukan (NIK) KTP dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bertujuan mengelompokkan masyarakat wajib pajak sehingga mudah diketahui secara kategori. ...Komisi XI DPR Sebut UU HPP Ditopang 4 Pilar sebagai Fondasi Sistem Perpajakan Nasional
Undang Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disebut ditopang 4 pilar sebagai fondasi sistem perpajakan nasional. Pilar pertama berkaitan dengan penguatan administrasi ...PPATK Analisis dan Periksa Informasi Nama Menteri yang Ada di Pandora Papers
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang menganalisis dan memeriksa nama menteri dari Indonesia yang disebut dalam dokumen Pandora Papers. Hasilnya ...
