Politics
Mobilitas WNA dan WNI Perlu Diatur Secara Khusus untuk Cegah Varian Omicron
Pemerintah diminta menerbitkan kebijakan khusus yang mengatur tentang pembatasan mobilitas masuk-keluar warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) dari luar ...LBH Apik: Negara Wajib Pastikan Tidak Ada Lagi Korban Kekerasan Seksual
Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual mendorong pimpinan untuk melakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) agar Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana ...Paripurna DPR Sahkan RUU tentang Jalan Jadi UU
DPR dan pemerintah sepakat menetapkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Jalan menjadi UU. Keputusan tersebut diambil setelah mendengar laporan yang disampaikan Wakil ...Pimpinan DPR Diminta Segera Sahkan RUU TPKS
Anggota Badan Legislasi (Baleg) Luluk Nur Hamidah mendesak pimpinan DPR mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi UU. ...DPR Tetapkan 254 RUU Prolegnas untuk 2020-2024
DPR menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 menjadi 254 rancangan undang undang (RUU) setelah semula berjumlah 247. DPR juga menetapkan 40 RUU ...RUU TPKS Diupayakan Akan Dibahas di Paripurna DPR Besok
Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) diupayakan untuk dibawa ke tingkat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mendapat kesepakatan agar dilanjutkan ...Hadapi Tantangan Perubahan dan Paradigma Baru, Ini Saran Moeldoko ke Perhumas
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut insan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) perlu mengubah pola kerja agar sesuai kondisi yang terjadi saat ...Ditanya soal Dana Vaksin Booster, Menkes Sebut Sudah Dianggarkan Rp 10 T
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin diminta memaparkan secara detail dan spesifik rincian kebutuhan vaksinasi booster baik yang dibiaya anggaran pendapatan belanja ...Komisi VI DPR Dukung Penyelesaian Pemasok PT Barata Indonesia Sesuai Putusan PKPU
Komisi VI DPR mendukung langkah penyelesaian pemasok PT Barata Indonesia (Persero) yang dibiayai PT Bank Syariah Indonesia Tbk sesuai keputusan penundaan kewajiban ...Pemerintah Diminta Tindak Dugaan Mafia Biaya Karantina di Hotel
Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar mendesak pemerintah untuk menindak mafia hotel yang diduga memainkan harga biaya karantina Covid-19. Diketahui, harga ...