Menteri Komdigi Putus Sementara Akses Grok, Kemkomdigi Beberkan Dasarnya
Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid/Dok. Komdigi
Pemerintah Indonesia memutus sementara akses aplikasi Grok. Pemutusan ini buntut penyalahgunaan aplikasi ini untuk konten pornografi.
Pada 10 Januari 2026, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid menyampaikan demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok.
Meutya mengatakan bahwa Pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital.
Kementerian Komunikasi dan Digital juga juga telah meminta Platform X untuk segera hadir guna memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok.
Komdigi juga menyampaikan dasar hukum tindakan pemutusan akses dilakukan berdasarkan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, khususnya Pasal 9, yang mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.
