Anggota Komisi VI Ini Minta Pemerintah Jangan Hentikan Subsidi untuk UMKM

Pemerintah diminta tidak menghapus sepenuhnya program bantuan langsung tunai (BLT) khususnya yang diprioritaskan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, banyak UMKM pulih sehingga jumlah tenaga kerja yang diserap pun meningkat.

Apalagi, kata anggota Komisi VI DPR Amin Ak, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tekstil dan alas kaki terus meningkat akibat ketidakpastian perekonomian global. Karena itu, BLT dinilai bisa meringankan beban pelaku UMKM yang berjuang memulihkan usahanya.

“Pemerintah harus berjibaku memperkuat UMKM agar menjadi sektor pengaman ekonomi nasional. Termasuk menampung korban PHK,” kata Amin dalam keterangan resminya, Selasa (27/12).

Menurut Amin, pemberian BLT dapat memperkuat UMKM dalam menghadapi situasi perekonomian pada 2023 yang terancam resesi ekonomi global. Situasi perekonomian tersebut juga pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi dan pengamanan terhadap pelaku UMKM.

“Subsidi untuk pelaku UMKM lebih prioritas dibandingkan subsidi barang mewah. Harus dipastikan betul, bahwa sektor UMKM kita sudah pulih hingga ke kondisi sebelum pandemi,” ujar Amin.

Di samping itu, Amin menyoroti rencana pemerintah yang akan mensubsidi pembelian mobil listrik senilai Rp 80 juta per unit. Apabila ini terjadi, maka sangat disayangkan karena pemerintah lebih memilih mencabut subsidi BLT ketimbang memberi subsidi kepada mobil listrik.

Itu sebabnya, kata Amin, pemerintah setidaknya tetap mempertahankan BLT untuk pelaku usaha mikro yang masih membutuhkan. Apalagi masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan subsidi karena terdampak kenaikan bahan bakar minyak dan naiknya harga bahan baku produksi.

“Tahun 2023 pemerintah menyediakan Rp 5 triliun untuk mensubsidi orang kaya. Alangkah baiknya kalau dana sebesar itu digunakan untuk mensubsidi usaha mikro dan kecil,” ukar Amin lagi.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya berencana menghentikan BLT tunai untuk UMKM pada awal 2023. Alasannya, perekonomian Indonesia mulai membaik.

“Pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, sudah survive, program hibah BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) tidak diperlukan lagi,” kata Teten.

Wacana tersebut, kata Teten, bisa saja berubah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini. Apabila situasi ekonomi dinilai belum cukup baik, maka program BLT bagi UMKM masih mungkin untuk diberlakukan kembali.

“Kita coba evaluasi, kalau perkembangannya tidak terlalu bagus, pemerintah bisa melakukan adjustment program BPUM,” tutur Teten.