Anggota Komisi VIII Ini Apresiasi Keseriusan Pemerintah Bahas RUU TPKS

Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni mengapresiasi kerja serius pemerintah mempercepat proses Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Upaya percepatan itu dinilai perlu diimbangi oleh anggota Dewan agar RUU tersebut bisa segera disahkan sebagai UU.

“Karena UU merupakan produk bersama pemerintah dan DPR,” kata Lisda beberapa waktu lalu.

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, pihaknya dari awal selalu berkomitmen menghapus kekerasan seksual di Indonesia. Dukungan tersebut penting karena kasus kekerasan seksual  meningkat dari tahun ke tahun.

Dukungan serupa, kata Lisda, juga datang dari Presiden Joko Widodo sehingga meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan DPR untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS menjadi UU. Itu sebabnya, Fraksi Nasdem disebut akan mengawal RUU tersebut hingga disahkan menjadi UU kelak.

“Inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan hukum, terutama para korban kekerasan seksual,” kata Lisda.

Karena itu, kata Lisda, seluruh pihak yang terlibat agar bersama-sama bekerja mengawal pengesahan RUU TPKS menjadi UU. Dan regulasi itu tersebut nantinya akan memberi perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual.

“Meski ada fraksi yang menolak (RUU TPKS), kami memaklumi hal tersebut sebagai sebuah bentuk demokrasi. Namun kita berharap lintas fraksi yang sejalan, harus tetap merapatkan barisan untuk mengawal proses ini,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga memastikan daftar inventaris masalah (DIM) RUU TPKS yang disusun pemerintah telah rampung.