Hotspot Melonjak, Waka Komisi IV DPR: Penanganan Karhutla Harus Tempatkan Keselamatan Masyarakat sebagai Prioritas

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman meminta pemerintah mengintervensi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Apalagi kondisi Karhutla di sejumlah wilayah seperti di Kalimantan dan Sumatra sudah cukup parah.

Alex pun menyoroti lonjakan titik panas (hotspot) Karhutla di Indonesia yang meningkat signifikan hingga lebih dari 2 kali lipat dalam sehari.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan per 14 Oktober 2026, sebanyak 20.334 titik panas atau hotspot terdeteksi di Indonesia dalam periode 24 jam.

“Angka tersebut harus menjadi perhatian serius. Konsentrasi titik panas dalam jumlah besar dapat menjadi sinyal awal yang membutuhkan pemeriksaan dan respons cepat di lapangan,” kata Alex Indra Lukman pada Kamis (15/10).

Pada 12 Oktober lalu, pukul 21.00 WIB, laporan menyebutkan ada 1.085 titik panas secara nasional dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence). Di 6 provinsi prioritas, jumlah hotspot melonjak drastis menjadi 542 titik dari yang sebelumnya hanya 238 titik.

Dari jumlah tersebut, 1.784 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 17.916 tingkat sedang, dan 634 tingkat rendah. Kalimantan Tengah mencatat jumlah terbanyak, yakni 11.166 titik, disusul Sumatera Selatan sebanyak 2.404 titik dan Kalimantan Selatan sebanyak 1.156 titik.

Di media sosial, banyak masyarakat membagikan informasi dan video daerah terdampak Karhutla yang kondisinya sangat memprihatinkan. Alex mengatakan, pemerintah harus segera mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan Karhurla yang berkepanjangan ini.

“Pemerintah tidak boleh menunggu sampai api membesar, asap meluas, atau masyarakat mulai mengalami gangguan kesehatan untuk meningkatkan penanganan,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Dalam pengendalian Karhutla, kata Alex, kecepatan mengidentifikasi dan memeriksa titik panas sangat menentukan besarnya dampak yang dapat dicegah.

“Teknologi satelit telah membantu pemerintah memantau wilayah yang luas dan mengidentifikasi indikasi kebakaran. Namun, manfaatnya sangat bergantung pada kemampuan petugas menindaklanjuti informasi tersebut,” ungkap Alex.

Menurut Alex, pemerintah perlu memastikan setiap titik panas berisiko tinggi segera diverifikasi melalui pengecekan lapangan, patroli, dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat.

“Wilayah dengan konsentrasi hotspot tinggi harus menjadi prioritas, terutama jika berdekatan dengan permukiman, kawasan gambut, lahan pertanian, atau area yang sulit dijangkau,” kata Alex.

Lebih lanjut, Alex mendorong Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait lain untuk saling berbagi informasi secara cepat agar tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat perbedaan data atau pembagian kewenangan.

Termasuk BMKG yang juga menyediakan informasi mengenai sebaran hotspot, kondisi cuaca, potensi kekeringan, serta faktor yang dapat memengaruhi penyebaran api.

“Informasi tersebut perlu digunakan sebagai dasar menentukan prioritas patroli dan kesiapan pemadaman,” ujar Alex.

Pimpinan Komisi Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPR itu mengingatkan, dampak Karhutla jauh melampaui kawasan tempat api muncul. Alex menyebut, asap akibat Karhutla dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu pernapasan, membatasi aktivitas luar ruang, dan menghambat kegiatan belajar maupun pekerjaan.

“Jika kebakaran meluas, transportasi serta aktivitas ekonomi juga dapat terdampak.
Karena itu, penanganan Karhutla harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” ujar Alex.

Alex pun meminta pemerintah di daerah terdampak Karhutla untuk selalu menyampaikan informasi kualitas udara yang mudah dipahami, serta memperkuat layanan kesehatan, dan menyiapkan langkah perlindungan bagi anak-anak, lansia, serta kelompok rentan.

“Sekolah dan fasilitas pelayanan publik juga perlu memiliki pedoman yang jelas ketika kualitas udara memburuk. Apabila diperlukan penyesuaian aktivitas, keputusan harus didasarkan pada kondisi udara dan risiko kesehatan, disertai komunikasi yang baik kepada masyarakat,” ujar Alex.

Tak hanya itu, Alex juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan fasilitas kesehatan siap menangani keluhan kesehatan masyarakat.

“Penanganan darurat tidak boleh membuat warga harus mencari sendiri informasi mengenai risiko yang mereka hadapi,” lanjut Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

Untuk daerah dengan kondisi Karhutla parah, Alex meminta agar ada penambahan personel pemadam, peralatan pemadaman, dan peningkatan patroli yang disertai evaluasi terhadap wilayah yang berulang kali mengalami Karhutla.

“Jika lokasi yang sama terus menjadi titik rawan, Pemerintah harus menelusuri penyebabnya. Evaluasi perlu mencakup kondisi lahan, pengelolaan kawasan, ketersediaan sumber air, praktik pembukaan lahan, serta kesiapan perusahaan dan masyarakat dalam mencegah kebakaran,” ujar Alex.

Di sisi lain, pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin pengelolaan lahan dinilai juga harus diperkuat. Alex meminta pemerintah memastikan kewajiban pencegahan kebakaran dilaksanakan, termasuk penyediaan personel, sarana pemadaman, pemantauan kawasan, dan mekanisme pelaporan.

“Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku,” kata Alex.

Menurut Alex, penanganan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga mencegah penyebab kebakaran berulang.

“Petani kecil dan masyarakat sekitar kawasan hutan juga perlu memperoleh pendampingan untuk menerapkan metode pengolahan lahan tanpa membakar,” kata Alex.

Alex menambahkan, kebijakan yang tegas akan lebih efektif apabila disertai alternatif yang realistis, bantuan teknis, dan edukasi yang menjangkau masyarakat.

Menurut Alex, lonjakan 20.334 hotspot pada 14 Oktober 2026 merupakan peringatan bahwa sistem pencegahan Karhutla perlu bekerja lebih cepat dan lebih terarah.

“Pemerintah perlu segera memverifikasi titik panas yang berisiko tinggi, memperkuat patroli di wilayah rawan, menyiapkan pemadaman dini, dan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan ketika asap mengancam kesehatan,” ujar Alex.

“Untuk itu dibutuhkan upaya penanggulangan terpusat karena penanganan Karhutla harus berpacu waktu dengan rambatan api dan embusan asap,” ujar Alex.