Kabut Asap Karhutla Meluas, Legislator Minta Layanan Kesehatan di Wilayah Terdampak Disiagakan
Tangkapan layar YouTube, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher/Iconomics
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Mengingat Karhutla berkepanjangan yang menimbulkan kabut asap dan menyebabkan masalah kesehatan bagi warga terdampak.
Netty menegaskan kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan, tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai ancaman serius bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.
“Ketika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara memburuk, yang paling penting adalah memastikan masyarakat terlindungi. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus,” kata Netty pada Rabu (14/10).
Seperti diketahui, Karhutla berkepanjangan telah menimbulkan berbagai dampak kesehatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 174.694 warga terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) akibat Karhutla dari Agustus hingga 21 September 2026.
Data tersebut berasal dari 7 provinsi prioritas penanganan Karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemenkes juga menyebut ada 40.363 balita yang sempat terkena ISPA imbas Karhutla.
Terkait hal ini, Netty mengingatkan penanganan Karhutla perlu berjalan beriringan dengan langkah mitigasi dampak kesehatan.
“Pemerintah daerah bersama dinas kesehatan, Puskesmas, dan rumah sakit perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta gangguan kesehatan lainnya akibat paparan asap,” tutur Netty.
Netty juga mendorong penyampaian informasi kualitas udara secara berkala dan mudah dipahami masyarakat. Informasi tersebut harus disertai panduan yang jelas mengenai pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker yang sesuai, serta langkah yang perlu dilakukan ketika muncul gejala gangguan pernapasan.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa udara sedang buruk, tetapi tidak mendapatkan panduan mengenai apa yang harus dilakukan. Informasi harus diikuti dengan layanan kesehatan yang siap, akses pemeriksaan, dan penanganan yang cepat bagi warga terdampak,” ungkap Netty.
Selain aspek kesehatan, Netty menilai pengendalian Karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten.
“Upaya pemadaman, pemantauan titik api, perlindungan kawasan gambut, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan harus dilakukan secara terpadu agar kebakaran tidak terus berulang,” kata politisi PKS itu.
Netty pun mengapresiasi kinerja petugas gabungan dan relawan yang terus berupaya menangani kebakaran di lapangan. Meski begitu, ia menilai upaya tersebut perlu diperkuat dengan pencegahan sejak dini, dukungan sarana yang memadai, dan evaluasi terhadap efektivitas penanganan di wilayah rawan.
“Pemadaman memang penting, tetapi pencegahan tidak boleh tertinggal. Kita perlu memastikan kesiapsiagaan berjalan sebelum kebakaran meluas dan masyarakat terpapar asap dalam waktu lama,” kata Netty.
Anggota Komisi Kesehatan DPR ini mengingatkan, perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi bagian integral dari kebijakan penanganan Karhutla. Netty meminta pemerintah untuk memastikan respons darurat tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga pada keselamatan warga, keberlanjutan layanan kesehatan, dan pemulihan lingkungan.
“Negara harus hadir dalam 2 hal sekaligus, mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampaknya,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu.
“Karena keberhasilan penanganan Karhutla bukan hanya diukur dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari terjaganya kesehatan dan keselamatan warga,” kata Netty.
