Tag: Komisi IV
Wakil Ketua IV Minta PMK pada Hewan Ternak Tak Dianggap Enteng
Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Ermarini mendesak pihak yang berwenang bertindak cepat menangani wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada hewan ...Anggota Komisi IV Ini Desak Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO, Ini Alasannya
Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan larangan eskpor crude palm oil dan turunannya karena tak ada batas waktunya. Soalnya, akan berdampak dan berpengaruh terhadap ...Wakil Ketua Komisi IV: Swasembada Gula Tak Sekadar Produksi, Juga Terkait Nasionalisme
Berbicara swasembada gula, maka tidak bisa dilepaskan dari aspek nasionalisme. Karena itu, swasembada gula tidak sekadar ketersediaan atau tidak tersedianya komoditas tersebut ...Mengapa UU Ciptaker Masih Bisa Sanksi Nelayan Sekitar Rp 772 Juta? Ini Jawaban KKP
Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty menyoal tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberi sanksi administratif terhadap nelayan senilai Rp 772 ...Komisi IV Minta Kementan Lakukan Beberapa Hal, Ini Daftarnya
Komisi IV DPR mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menugaskan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia. Apalagi ...Wakil Ketua Komisi IV: BLT Minyak Goreng Tidak Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Ermarini menilai kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Pasalnya, namanya ...Naiknya Harga Sejumlah Komoditas Disebut Memukul Daya Beli Rakyat
Kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi telah membawa dampak luas kepada rakyat Indonesia khususnya kalangan menengah ke bawah. Kenaikan harga ...Pemerintah Dinilai Langgar Konstitusi karena Serahkan Komoditas ke Mekanisme Pasar
Pemerintah dinilai telah melanggar konstitusi karena tidak mampu mengendalikan harga berbagai kebutuhan masyarakat yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Apalagi fluktuasi harga yang ...Komisi IV Minta KLHK Selesaikan Kasus Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan
Komisi IV DPR meminta penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penyelesaian penggunaan dan pelepasan kawasan hutan. Juga penjelasan mengenai kewajiban ...Komisi IV Dukung Usulan Pagu Indikatif KKP Senilai Rp 15 T untuk 2023
Komisi IV DPR mendukung usulan total pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam prioritas nasional periode 2023 sebesar Rp 15 triliun. ...
