Tag: MK
Waketum Partai Nasdem: Ketua KPU Offside soal Proporsional Tertutup di Pemilu 2024
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengkritik keras pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari yang membuka kemungkinan menggunakan sistem ...Anggota DPR dari PKS Ini Akan Gugat 2 Pasal di KUHP Bar ke MK, Apa ...
Anggota DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 218 dan 240 yang terdapat ...DPR Bersama Pemerintah Sepakat Akan Sahkan RKUHP Sebelum Reses Akhir Tahun Ini
DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum reses masa persidangan kali ini. Rencana tersebut diputuskan dalam rapat pimpinan DPR ...Partai Buruh Desak DPR agar Tidak Sahkan Revisi RUU PPP untuk Legitimasi UU Cipta Kerja
Partai Buruh bersama gerakan buruh Indonesia mendesak DPR agar tidak mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ...Perludem: Konstitusi Tidak Bisa Diubah Hanya untuk Memperpanjang Masa Jabatan Presiden
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai konstitusi tidak bisa diubah hanya untuk memuaskan keinginan kelompok tertentu. Apalagi hanya untuk bertujuan memperpanjang ...Baleg dan Pemerintah Disebut Terima Masukan Buruh soal Perbaikan UU Cipta Kerja
Badan Legislasi (Baleg) DPR menerima audiensi perwakilan massa buruh yang berunjuk rasa menentang pembahasan Undang Undang (UU) Cipta Kerja. Aksi buruh menentang ...DPR Tetapkan 254 RUU Prolegnas untuk 2020-2024
DPR menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 menjadi 254 rancangan undang undang (RUU) setelah semula berjumlah 247. DPR juga menetapkan 40 RUU ...Peradi: UU Kejaksaan yang Izinkan JPU PK Timbulkan Kekacauan Hukum
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Undang Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan peninjauan kembali (PK) sebagai bentuk ...Baleg DPR Setujui RUU TPKS untuk Dibahas
Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui draf Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) setelah mendengar laporan dari Panitia Kerja (Panja) ...Baru Disahkan DPR dan Pemerintah, UU Kejaksaan Akan Digugat ke MK, Ini Alasannya
LQ Indonesia Lawfirm akan mengajukan uji materiil Undang Undang (UU) Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena diberikan kewenangan mengajukan peninjauan kembali (PK). ...
