Tag: MK
Partai Buruh Desak DPR agar Tidak Sahkan Revisi RUU PPP untuk Legitimasi UU Cipta Kerja
Partai Buruh bersama gerakan buruh Indonesia mendesak DPR agar tidak mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ...Perludem: Konstitusi Tidak Bisa Diubah Hanya untuk Memperpanjang Masa Jabatan Presiden
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai konstitusi tidak bisa diubah hanya untuk memuaskan keinginan kelompok tertentu. Apalagi hanya untuk bertujuan memperpanjang ...Baleg dan Pemerintah Disebut Terima Masukan Buruh soal Perbaikan UU Cipta Kerja
Badan Legislasi (Baleg) DPR menerima audiensi perwakilan massa buruh yang berunjuk rasa menentang pembahasan Undang Undang (UU) Cipta Kerja. Aksi buruh menentang ...DPR Tetapkan 254 RUU Prolegnas untuk 2020-2024
DPR menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 menjadi 254 rancangan undang undang (RUU) setelah semula berjumlah 247. DPR juga menetapkan 40 RUU ...Peradi: UU Kejaksaan yang Izinkan JPU PK Timbulkan Kekacauan Hukum
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Undang Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan peninjauan kembali (PK) sebagai bentuk ...Baleg DPR Setujui RUU TPKS untuk Dibahas
Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui draf Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) setelah mendengar laporan dari Panitia Kerja (Panja) ...Baru Disahkan DPR dan Pemerintah, UU Kejaksaan Akan Digugat ke MK, Ini Alasannya
LQ Indonesia Lawfirm akan mengajukan uji materiil Undang Undang (UU) Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena diberikan kewenangan mengajukan peninjauan kembali (PK). ...Tindaklanjuti Putusan MK, DPR Masukkan UU Cipta Kerja Prolegnas Prioritas 2022
DPR akan memasukkan Undang Undang (UU) Cipta Kerja ke dalam Program Legislasi Nasional prioritas 2022. Keputusan ini dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah ...DPR Tindaklanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja dan Akan Dibahas Sebelum Reses Nanti
Badan kajian DPR disebut telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang disebut sebagai tidak konstitusional bersyarat. ...Anggota Komisi II DPR Harap KPU dan Bawaslu Mampu Atasi Sengketa Pemilu 2024
Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan bisa mengatasi sengketa Pemilu 2024. Caranya dengan membuat kesepakatan bersama ...
