Tag: MK
8 Fraksi Siap Kawal Sistem Proporsional Terbuka, Tinggalkan PDI Perjuangan Sendiri
Mayoritas fraksi di DPR menolak wacana sistem proporsional tertutup dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang (UU) tentang ...Anggota DPR Ini Sebut Sistem Proporsional Terbuka Ideal Diterapkan, Ini Alasannya
Sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum (pemilu) ideal diterapkan karena gabungan dari kehendak partai politik dengan keinginan rakyat ketika memilih calon legislatif ...Isu Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu Dinilai Indikasi Menguatnya Oligarki Parpol
Partai Nasdem menilai menguatnya oligarki partai politik (parpol) semakin terlihat terutama munculnya isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Model ...YLBHI: Penerbitan Perppu soal Ciptaker Bentuk Pembangkangan terhadap Konstitusi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan bentuk ...Ramai-Ramai Anggota Komisi II Kritik Ketua KPU soal Pemilu 2024, Ada Apa?
Komisi II DPR menilai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari tidak punya kapasitas mengeluarkan pernyataan soal kemungkinan menggunakan sistem proporsional tertutup ...Waketum Partai Nasdem: Ketua KPU Offside soal Proporsional Tertutup di Pemilu 2024
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengkritik keras pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari yang membuka kemungkinan menggunakan sistem ...Anggota DPR dari PKS Ini Akan Gugat 2 Pasal di KUHP Bar ke MK, Apa ...
Anggota DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 218 dan 240 yang terdapat ...DPR Bersama Pemerintah Sepakat Akan Sahkan RKUHP Sebelum Reses Akhir Tahun Ini
DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum reses masa persidangan kali ini. Rencana tersebut diputuskan dalam rapat pimpinan DPR ...Partai Buruh Desak DPR agar Tidak Sahkan Revisi RUU PPP untuk Legitimasi UU Cipta Kerja
Partai Buruh bersama gerakan buruh Indonesia mendesak DPR agar tidak mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ...Perludem: Konstitusi Tidak Bisa Diubah Hanya untuk Memperpanjang Masa Jabatan Presiden
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai konstitusi tidak bisa diubah hanya untuk memuaskan keinginan kelompok tertentu. Apalagi hanya untuk bertujuan memperpanjang ...
